Megawati Akan Selamatkan Mukanya dengan Tolak Pemilu 2024, Pengamat: Sulit Dipengaruhi

Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diprediksi akan tetap ditolak PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai terbesar di Tanah Air saat ini. 

Menurut pengamat politik Dedi Kurnia Syah, penolakan penundaan Pemilu Serentak yang tegas-tegas dilakukan PDIP, karena mereka memiliki tokoh potensial untuk diusung di Pilpres 2024 mendatang. Misalnya Puan Maharani atau Ganjar Pranowo.  

"PDIP punya potensi kokoh menolak. PDIP miliki tokoh potensial di Pilpres, Ganjar Pranowo, Puan Maharani," demikian analisa Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/3).

BACA JUGA: Jokowi Disarankan Tegas Tolak Penundaan Pemilu, Pengamat: Jangan berpura-pura Tidak Nyambung

Dedi menganalisa sebagai ketua umum, Megawati Soekarnoputri pasti akan berusaha keras menyelamatkan mukanya.

Bagi Dedi, sehebat apapun pihak yang ingin menunda Pemilu, tidak akan bisa mempengaruhi Megawati Soekarnoputri. Termasuk Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut sebagai aktor utama penundaan Pemilu.

"Karena selama ini Megawatilah pusat pengaruh itu. Sama halnya dengan kondisi ini, Megawati lebih mungkin tidak akan tunduk pada inisiatif Luhut," pungkas Dedi.

BACA JUGA: Wacana Penundaan Pemilu Diduga Bentuk Ketakutan Luhut, Ketum ProDEM: Aneh Kenapa Pemerintah Ngotot?

Terkait wacana penundaan Pemilu beberapa partai yang menolak keras, PDIP, Nasdem, Demokrat dan PKS.

Belakangan muncul suara yang berkembang bahwa inisiator ide penundaan Pemilu adalah Luhut Binsar Pandjaitan. PKB dan PAN adalah dua partai yang beriringan menyampaikan ide pentingnya Pemilu ditunda.

Sementara itu, riuhnya isu wacana penundaan Pemilu 2024 yang berujung pada perpanjangan masa jabatan presiden belum juga direspons Presiden Joko Widodo (Jokowi).

BACA JUGA: Jika Pemilu 2024 Ditunda, Jusuf Kalla: Negeri Ini Akan Ribut

Tidaklah mengherankan jika diamnya Jokowi kemudian memunculkan sejumlah kejanggalan. Sebab, respons Jokowi terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden pasti akan memberi penafsiran.

Menurut Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam, Presiden Jokowi seakan tidak paham tentang polemik saat ini. Dia mensinyalir respons yang salah sasaran itu adalah bagian strategi untuk mengelabuhi publik terhadap target yang sesungguhnya.

Sumber: