Ahok Kandidat Kuat Kepalai IKN Nusantara karena Dudukung PDIP, Yakin Jokowi Mau Nolak?

Bursa calon Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) kian memanas dan menarik diikuti. Salah satu kandindat kuatnya yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menguatnya Ahok karena Komisaris Utama PT. Pertamina itu dijagokan PDIP, yang notabene merupakan partai terbesar dan pemenang pemilu serta penyokong utama koalisi pemerintah. Itulah sebabnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga tak akan kuasa menolaknya.

Bersama tiga nama lainnya, Ahok termasuk salah satu dari empat bakal calon Kepala Otorita IKN yang disebutkan langsung Presiden Jokowi tahun lalu. Hanya saja, peluang Ahok belakangan meredup, ketika Jokowi memberi sinyal Kepala IKN yang baru haruslah kepala daerah berlatar belakang arsitek.

Meskipun sekarang kader PDIP dan punya kedekatan dengan Jokowi, Ahok bukanlah kepala daerah yang berlatar belakang arsitek. Justri di internal Banteng, Tri Rismaharini yang memiliki persyarakat untuk jadi Kepala IKN. Selain pernah 2 periode menjadi Wali Kota Surabaya, Menteri Sosial ini juga berlatar belakang arsitek.

Namun, peluang Risma menjadi Kepala IKN justru ditutup langsung oleh PDIP. Ternyata, PDIP memilih menjagokan Ahok untuk menjadi Kepala IKN. Hal ini diungkapkan langsung Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, kemarin.

“Memang itu hak presiden. Tapi kami mengajukan rekomendasi sebagai pertimbangan pemerintah termasuk Bapak Basuki sebagai calon kepala otorita IKN,” kata Hasto, di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Kenapa Ahok? Menurut Hasto, PDIP punya harapan besar untuk berhasilnya proyek IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dapat selesai sesuai target.

Sehingga, diperlukan pimpin yang nantinya punya kriteria visioner, komprehensif, dan pandangan soal sistem tata kota. Sehingga mampu menjadikan Kalimantan sebagai koridor strategis kepemimpinan Indonesia, sebagaimana pernah dicita-citakan oleh Bung Karno.

Selain itu, kepala otorita juga diharapkan punya kapabilitas dalam membangun smart government di IKN. Yakni sosok yang mampu memadukan tata kelola kepemimpinan dengan aspek-aspek kultural dan geopolitik bangsa.

Meski begitu, kriteria tersebut juga harus tetap memadukan unsur budaya Nusantara yang dipegang sejak zaman Presiden Bung Karno.

Salah seorang yang dinilai cukup syarat itu adalah Ahok. Sebab, Komisaris Utama PT Pertamina itu sudah berpengalaman memimpin DKI Jakarta, baik sebagai Wakil Gubernur maupun Gubernur Ibu Kota.

“Pak Basuki Tjahaja Purnama beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta,” terangnya.

Bagaimana nasib Risma dan eks Bupati Banyuwangi, Azwar Anas? Kata Hasto, Risma dan Azwar saat ini sudah punya tugas khusus. Risma sebagai Mensos, sedangkan Azwar Anas menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Partai sudah meminta Risma dan Azwar Anas untuk fokus dalam tugas yang sudah diberikan dengan sebaik-baiknya,” ungkap Hasto.

Sumber: