Benarkah Ahok Akan Pimpin DKI Nusantara? Jokowi Punya Waktu Dua Bulan untuk Pilih Kepala Otorita

Siapa Kepala Otorita yang akan memimpin Ibu Kota Negara (IKN) baru Daerah Khusus Ibukota (DKI) Nusantara ternyata juga menarik. Beredar kabar, Kepala Otorita akan ditempati mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Fakta atau hoaks ya? Berdasarkan Undang-Undang IKN yang kemarin baru disahkan DPR, poin tentang aturan Kepala Otorita IKN diatur dalam beberapa pasal. Baik dari status, pengangkatan, hingga masa jabatannya.

Dalam Pasal 9 UU IKN disebutkan, Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Sedangkan Pasal 10 UU IKN menyebutkan, Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Dalam penunjukan kepala Otorita IKN, Presiden tidak perlu melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Presiden cukup melakukan konsultasi kepada DPR soal pengangkatan maupun pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara.

Untuk menunjuk Kepala Otorita IKN, Jokowi punya waktu dua bulan setelah RUU IKN resmi menjadi undang-undang. Lantas siapa yang akan ditunjuk Jokowi untuk Kepala Otorita IKN?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bilang, nama Kepala Otorita IKN sudah ada, tapi masih di kantong Presiden Jokowi. Belum diumumkan secara resmi.

“Mengenai siapa yang akan ditunjuk oleh presiden, ya bisa ditanya ke presiden, ada di kantongnya beliau,” kata Suharso, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Ketika didesak, Ketua Umum PPP itu mengelak, belum tahu. Tapi siapapun yang ada di kantong Jokowi itu, dia percaya bahwa pilihan RI 1 itu adalah orang yang tepat dan mampu menjalankan roda pemerintahan di IKN baru. (sar/rmid/zul)

Sumber: