Sindir Penolakan RUU IKN Baru Menjadi UU, Denny Siregar: Kasih Nama Khilafah PKS Pasti Suka

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) baru menjadi UU ditolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penolakan PKS terhadap RUU IKN disampaikan saat rapat di tingkat panitia kerja (panja) RUU IKN, Senin-Selasa dini hari (17-18/1).

Menurut anggota Fraksi PKS Surya Jaya Purnama, pembahasan RUU IKN terkesan otoriter. Sebab, dalam pembahasan rapat antara pemerintah dan DPR RI sama sekali tidak menerima usulan dan tidak melibatkan DPRD.

“Fraksi PKS jelas menolak konsep ini. Ini nantinya akan melahirkan otoriter di ibu kota negara baru,” kata Suryadi kepada wartawan.

Suryadi juga menilai, pembahasan RUU Ibu Kota Negara baru itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD). “Tidak hanya itu, ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945,” ucapnya.

Karenanya, anak buah Ahmad Syaikhu itu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertimbangkan konsep IKN yang diusulkan ke DPR.

Menanggapi hal tersebut, pegiat media sosial, Denny Siregar mengkritisi penolakan PKS tersebut. Bahkan Denny berseloroh jika nama dari IKN baru itu bernama Khilafah mungkin PKS akan menyukainya.

“Coba itu ibukota baru jangan dinamai Nusantara. Kasih nama “khilafah”. Pasti PKS suka,” tulis Denny seperti yang dikutip dari laman twitter pribadinya, Selasa (18/1).

Sebenarnya Partai Demokrat juga berada di luar koalisi pemerintahan, tetapi mereka menyatakan setuju RUU IKN menjadi UU. Meski begitu persetujuan partai berlambang bintang mercy itu disertai dengan beberapa catatan. (muf/zul)

Sumber: