Presiden Jokowi Tak Akan Toleransi Birokrasi Berbelit-belit dan Pelayanan Publik yang Lambat

Para penyelenggara pelayanan publik yang bekerja lambat dan berbelit-belit tak akan ditoleransi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, penyelenggara pelayanan publik harus responsif.

Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi saat Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 oleh Ombudsman RI secara virtual, Rabu (29/12) kemarin.

“Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif,” ujar Jokowi

Jokowi menuturkan para penyelenggara pelayanan publik harus segera mengubah cara berpikir, merespons, dan bekerja. Orientasi mereka harus berupa hasil untuk mewujudkan pelayanan yang prima.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berpandangan menciptakan pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja.

Dia menyebutkan diperlukan komitmen, upaya bersama, sinergitas antar lembaga, memerlukan ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir, dan perubahan budaya kerja.

Jokowi juga menegaskan, pelayanan publik adalah bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Adapun pelayanan yang baik menurutnya akan meninggalkan kesan yang baik di masyarakat.

“Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk. Jika kita biarkan, dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara,” imbuh Jokowi. (riz/zul)

Sumber: