Kepemilikan Tanah Oleh Pejabat Harus Dibatasi, Politisi PKS Dukung Usulan NU

Pemerintah didesak untuk membuat regulasi tentang pembatasan kepemilikan tanah bagi pejabat negara. Desakan itu diungkapkan anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, Selasa (28/12).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun setuju dengan pembatasan kepemilikan tanah bagi pejabat negara. Sebelumnya hal tersebut disampaikan Mardali Ali saat Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung, Jumat (24/12) lalu.

“Dukung keputusan Muktamar NU membatasi kepemilikan tanah. Bukan hanya untuk pejabat, tapi untuk semua mesti dibatasi,” kata Mardani, Selasa (28/12).

Menurut Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI tersebut, kepemilikan tanah harus ada aturannya. Dia menekankan bahwa tanah tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang.

"Tanah perlu diatur dan tidak boleh dikuasai oleh sedikit orang,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu.

Lebih lanjut Mardani menekankan distribusi tanah harus dilakukan secara merata kepada warga. Dia mendorong adar reformasi tanah dilakukan secara substansial.

"Tanah dikuasai negara dan didistribusikan untuk masyarakat. Saatnya reformasi pertanahan yang substansial," ungkap Mardani.

Diketahui, Muktamar ke-34 NU di Lampung sebelumnya mengeluarkan sejumlah rekomendasi ke pemerintah, salah satunya terkait kedaulatan rakyat atas tanah.

Muktamar NU mendesak pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang membatasi kepemilikan tanah oleh pejabat negara.

Selain itu, negara atau pemerintah juga dinilai perlu memperkuat perlindungan terhadap kepemilikan dan daulat rakyat atas tanahnya.

Sebab titik tekan kebijakan pembangunan yang lebih menitikberatkan pada industri dianggap menjadikan rakyat sebagai kelompok lemah dan rentan ditindas atas nama pembangunan. (khf/zul)

Sumber: