Di Pilpres 2024, Pengamat: Pemilih Jangan Hanya Terpesona pada Sekadar Popularitas

Di Pilpres 2024, Pengamat: Pemilih Jangan Hanya Terpesona pada Sekadar Popularitas

Menjelang kontestasi pilpres, tingkat popularitas dan elektabilitas sering kali dijadikan acuan memilih saat memberikan suaranya.

Namun tidak demikian bagi peneliti politik senior LIPI, Prof. Siti Zuhro. Dia justru mengingatkan para pemilih untuk tidak terpaku hanya dengan hal tersebut saat pilpres nanti.

Menurut dia, para pemilih harus menjadikan visi, misi, kualifikasi, dan karakter pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebagai pertimbangan saat memilih.

“Kita jangan terpesona hanya urusan popularitas. Itu menyesatkan karena kualitas yang kita inginkan bukan popularitas,” kata Siti Zuhro, Senin (20/12).

Ia melanjutkan, pemimpin yang diharapkan ke depan bukan sosok yang populer. Tapi mereka yang visioner dan mampu membuat terobosan-terobosan untuk memecahkan masalah bangsa yang kompleks.

“Kita masuk era disrupsi digital dan sebagainya, tidak mungkin Indonesia tidak dipimpin orang (yang) cerdas,” kata Siti Zuhro.

Ia pun berpesan kepada para pemilih untuk memilih pasangan capres dan cawapres.

Terkait itu, Siti Zuhro menyambut baik hasil survei opini publik yang dikeluarkan oleh lembaga survei KedaiKOPI, utamanya menyangkut persepsi masyarakat terhadap kriteria pemimpin yang diinginkan pada 2024.

Hasil survei KedaiKOPI terkait sosok presiden yang ideal menurut para responden, antara lain merakyat, tegas, jujur, pintar/cerdas, antikorupsi, adil, amanah, bertanggung jawab, kharismatik/berwibawa, dan sederhana.

Mayoritas responden yaitu 26,6 persen dari total 1.200 orang yang diwawancara menilai merakyat adalah karakter utama yang diharapkan dari sosok seorang presiden.

Menurut Siti Zuhro, harapan para responden itu yang harus dipenuhi oleh partai politik karena mereka merupakan pihak pengusung pasangan capres dan cawapres.

“Yang bertanggung jawab untuk memilih dan mengusung (pasangan capres dan cawapres) menurut konstitusi itu partai politik dan gabungan partai politik, bukan relawan. Yang bertanggung jawab mengupayakan pasangan calon mendaftar itu partai politik,” tandasnya. (khf/zul)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: