Pemerintah Daerah Didorong Lindungi Pekerja Rentan Melalui BPJamsostek

Ratusan ribu pekerja rentan yang masuk ke dalam pekerja bukan penerima upah belum tercover BPJamsostek. Karenanya, pemerintah daerah diharapkan bisa mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk jaminan sosial mereka. 

Mujiman (62), salah satu pedagang es teh keliling, di Kota Lama Semarang Jawa Tengah mengatakan selama sekitar 32 tahun dia menggeluti usaha berdagang makanan kecil untuk dijajakan dalam even-even yang diselenggarakan di berbagai daerah.

Dia rela untuk merantau dari kota kelahirannya Klaten untuk meraup pundi-pundi rupiah. 

"Namun, karena pandemi menyerang dan even tidak bisa diselenggarakan, aktivitas saya menjadi terhenti," katanya saat ditemui di sekitar kota tua Semarang. 

Menurut Mujiman, dirinya kemudian memilih menetap berjualan di Kota Lama. Selama di Semarang, dia memilih tinggal bersama saudaranya yang ada di sana. 

"Hampir setahun saya disini jualan. Kalau tinggalnya di rumah saudara," ujar pria yang punya 2 anak dan 4 cucu itu. 

Saat ditanya tentang tentang jaminan sosial, Mujiman mengaku, pernah menjadi peserta jaminan kesehatan. Namun, karena penghasilannya yang tidak menentu akhirnya dia tidak mampu membayar iuran sehingga kepesertannya dinonaktifkan. 

"Dulu pernah ikut BPJS tapi yang kesehatan. Kalau yang ketenagakerjaan saya kan bukan pekerja jadi tidak bisa ikut," ujarnya. 

Hal senada juga diungkapkan Sujud (61) penjual soto keliling asal Sragen. Selama ini dirinya berjualan ikut atasannya. Namun, dirinya belum didaftarkan ke BPJamsostek. 

"Selama ini belum ikut BPJS Ketenagakerjaan karena memang tidak didaftarkan juragan saya," ujar Sujud. 

Dia juga berharap bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan mengingat usianya yang tidak lagi muda. Dirinya mengaku senang jika harapannya itu bisa diwujudkan. 

Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Jateng-DIY, Cahyaning Indriyasari mengatakan ada 752.890 potensi pekerja rentan yang belum tercover. Mereka di antaranya, pedagang, nelayan, pengrajin dan pemulung. 

"Karenanya, salah satu upaya yang dilakukan di antaranya mendorong pemerintah daerah untuk mendaftarkan mereka dengan mengalokasikannya dalam APBD," kata Cahyani. 

Selain itu, kata Cahyani, pihaknya juga mengoptimalkan program Gerakan Nasional Lingkaran GN (Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan). Juga mendorong perusahaan-perusahaan agar menjadi orang tua asuh pekerja rengan 

Sumber: