Bantah Vaksin Ekspired Karena Telat Distribusikan ke Daerah, Ganjar: dari Sananya Sudah Mendekati

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah memberikan klarifikasi terkait adanya 4000 dosis vaksin astrazeneca yang kedaluwarsa di Kudus. 

Dalam berita itu, ia mengatakan bahwa kejadian tersebut disebabkan lambatnya distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membantah hal ini. Ia menegaskan, setiap vaksin yang dikirim dari pusat, paling lama berada di gudang obat milik Pemprov Jateng selama dua hari.

"Kemarin ada yang bilang, katanya kelamaan di provinsi. Tidak. Di provinsi itu paling hanya sehari atau dua paling lama dua hari. Begitu datang, kami minta hari itu segera diambil," kata Ganjar usai memimpin rapat penanganan Covid-19 di kantornya, Senin (8/11).

Ganjar mengatakan, kedaluwarsanya vaksin di Kudus diduga karena kiriman vaksin dari pusat memang sudah mendekati ekspired. Ia mencontohkan, Purbalingga beberapa waktu lalu datang ke Kemenkes dan minta tambahan vaksin. Mereka diberikan vaksin limpahan dari Tangerang yang hanya tinggal beberapa hari saja sudah kedaluwarsa.

"Memang dari sananya sudah mendekati ekspired. Kasus Purbalingga contohnya, mereka dapat langsung dari Kemenkes tapi mendekati ekspired. Tapi mereka sanggup menyelesaikan sebelum ekspired, jadi bagus itu," jelasnya.

Ia mengatakan, pihaknya tidak pernah lelah untuk terus mengingatkan kepada bupati/wali kota terkait masa kedaluwarsa vaksin. Hampir tiap minggu setiap menggelar rapat evaluasi penanganan Covid-19 yang juga dihadiri bupati/wali kota, Ganjar selalu mengingatkan hal itu.

"Kita ingatkan terus, tiap minggu kita ingatkan. Awas ya, sekian vaksin akan ekspired tanggal sekian. Segera disuntikkan, yang tidak sanggup angkat tangan agar kita pindahkan ke daerah lain," tegasnya.

Namun berkali-kali Ganjar mengusulkan agar jatah vaksin tidak ditentukan oleh Kemenkes. Semua vaksin dimintanya dikirim ke provinsi dan biar Ganjar sendiri yang mengalokasikan ke daerah.

"Izinkan alokasinya tidak ditentukan dari Kemenkes, kami saja dari pemprov yang tahu persis daerah mana yang butuh percepatan. Daerah yang capaiannya bagus, ya harus diberi reward bagus. Masa minta alokasi saja ndak dikasih, padahal mereka sudah bekerja keras," tutupnya. (*/ima)

Sumber: