Dikunjungi Irjen Kemenkeu, Ganjar Pranowo Sharing Pengelolaan APBN dan APBD Selama Pandemi

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh dan rombongan dari Kementerian Keuangan datang berkunjung ke Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (8/10).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima kunjungan tersebut dan sharing terkait pengelolaan APBN dan APBD, khususnya dalam menstimulus ekonomi selama pandemi Covid-19 bersama rombongan.

"Tadi Irjen Kemenkeu berkunjung untuk memastikan governance kita tetap berjalan. Karena ini masih masa pandemi, bagaimana kita menggunakan keuangan negara dengan benar, bagaimana APBN dan APBD menstimulus ekonomi," kata Ganjar usai bertemu rombongan dari Kementerian Keuangan.

Ganjar menjelaskan, dalam diskusi tersebut ada beberapa hal yang dibahas. Di antaranya problem apa yang dihadapi dalam konteks governance dan konteks auditing system, serta bagian mana saja yang mempunyai potensi masalah.

"Tadi diungkapkan semua bahwa penentuan harga sendiri yang berbeda, dari waktu ke waktu kok berbeda khususnya ketika kita beli peralatan terkait pandemi. Ini yang tadi disampaikan, nanti akan kita tindak lanjuti dan diskusikan lagi. Intinya bagaimana mengamankan uang negara dalam kondisi pandemi seperti ini. Uang yang kita keluarkan harus bisa mendorong ekonomi tumbuh," jelasnya.

Terkait pengelolaan keuangan tersebut, Ganjar juga menyatakan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu sinkronisasi sistem antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi penting.

"Ini penting banget sehingga semua bisa tahu dan tidak ada yang disembunyikan karena uang negara semua harus di-disclosed, semua harus terbuka. Sinkronisasi sistem ini yang menurut saya penting sehingga Irjen Kemenkeu datang ke sini untuk memberikan briefing sekaligus mendapatkan masukan dari daerah," katanya.

Ia menambahkan memasuki era digitalisasi seperti saat ini, sistem e-audit sudah harus masuk. Selain memudahkan proses audit, penggunaan itu juga dapat mempercepat audit.

"Beliau ini sudah ke provinsi lain juga dan saya kira sama problemnya, karena situasinya memang turbulens kemarin, tidak pasti. Jadi kita musti membuat sinkronisasi. Kalau sudah audit saya rasa kita sudah harus masuk e-audit," kata Ganjar. (*/ima)

Sumber: