Mewujudkan Transformasi Digital, Menteri Informasi dan Komunikasi Seluruh Negara ASEAN Diundang untuk Berkolab

“Pada isu prioritas Sustainable, Indonesia memberikan dukungan dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip ekonomi sirkular sebagai bagian dari ekonomi berkelanjutan dan menciptakan peluang peluang pekerjaan hijau. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional dengan berkomitmen mengurangi limbah makanan hingga 50% dan limbah tekstil hingga 14%,” ujar Menko Airlangga.

Isu krusial lain yang dibahas adalah hasil dari MTR Cetak Biru MEA 2025 di mana peningkatan nilai perdagangan intra-ASEAN yang relatif moderat selama beberapa tahun terakhir. 

Untuk itu, Menko Airlangga menjelaskan perlunya mendorong hasil dari MTR ini sebagai katalis efektivitas program-program strategis yang lebih tepat sasaran berdasarkan parameter terukur dan dapat tercapai. Program blue economy dan green economy perlu menjadi perhatian sebagai mesin pertumbuhan baru dan menjaga ASEAN tetap relevan dengan perkembangan global.

Indonesia yang akan memegang Keketuaan ASEAN pada 2023 memegang peranan penting dalam merumuskan arah ASEAN pasca 2025. Ada 5 (lima) isu penting yang perlu menjadi perhatian yaitu: a) Digitalisasi, teknologi dan inovasi, b) Kesehatan Publik, c) Perubahan Iklim dan kelangkaan sumber daya, d) Perubahan kekuatan ekonomi global, dan e) Pergeseran demografi dan urbanisasi.

“ASEAN Community Post-2025 Vision perlu memperhatikan kondisi yang terjadi saat ini melalui peningkatan kolaborasi penelitian dan pengembangan bidang bioteknologi khususnya untuk mendukung kapasitas produksi vaksin di ASEAN.  Pembahasan lebih lanjut terkait penyusunan ASEAN Community Post-2025 Vision perlu melibatkan tiga pilar, terutama dalam membahas isu-isu lintas sektoral yang sedang berkembang dan kapasitas mekanisme kelembagaan ASEAN,” pungkas Airlangga.

Turut hadir mendampingi Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan dalam pertemuan virtual ini yaitu Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian dan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan. (*/ima)

Sumber: