Kepala Desa Diminta Kontinyu Pantau Penderita Stunting dan Bumil Berisiko Tinggi

Angka stunting di Kabupaten Tegal masih menjadi bagian terpenting untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Karenanya, peranan pemerintahan desa diharapkan menjadi garda terdepan untuk menekan jumlah penderita tengkes tersebut.

Hingga April lalu, angka prevalensi stunting ada 5 persen. Angka itu dipublikasikan Bupati Tegal, Umi Azizah yang menyebut jika 5 persen ini diurai, ada sekitar 5.500 balita bertubuh pendek, akibat kekurangan gizi kronis.

Disebutkan Umi, penyebab prevalensi stunting antara lain pola asuh anak yang dipercayakan kepada pengasuh atau mereka yang kurang paham tumbuh kembang anak. Selain itu, beber Umi, pernikahan dini juga bisa menjadi salah satu penyebabnya, karena kurangnya pengetahuan tentang pola asuh anak.

Karenanya, Anggota Komisi IX DPR RI, Dewi Aryani meminta kepala desa (kades) di Kabupaten Tegal untuk secara berkala memantau kondisi masayarakatnya. Utamanya terhadap keluarga-keluarga yang mempunyai balita dan ibu hamil (bumil) berisiko tinggi.

Politisi yang akrab disapa DeAr itu meminta balita penderita keterlambatan tumbuh kembang segera ditangani serius, baik melalui ketahanan keluarga maupun secara medis. Selain itu, DeAr mengingatkan, para suami juga perlu meningkatkan kepedulian terhadap bayi yang sedang dikandung istrinya, maupun anaknya yang masih balita.

“Kalau bantuan makanan tambahan itu hanya stimulus. Yang paling penting adalah kepedulian semua pihak, baik kepada ibu hami, bayi yang masih di dalam kandungan, dan saat sudah dilahirkan,” pintanya saat menghadiri Sosialisasi Pendataan Keluarga di Desa Wangandawa, Talang, Kabupaten Tegal, Senin (4/10).

Secara khusus, DeAr meminta, kades dan istrinya memaksimalkan berbagai cara untuk meminimalisasi dan menekan angka penderita stunting. Antara lain dengan memastikan gizi bumil selalu tercukupi dan balita tak terganggu tumbuh kembangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan, dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB), Elliya Hidayah melalui Sekretaris Dinas (Sekdin) P3AP2 dan KB, Pambudi menegaskan untuk mencegah stunting dilakukan pembinaan dan peromosi pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

“HPK ini dilakukan terhadap bumil dan keluarga baduta di lokasi stunting. Juga dilakukan pembinaan kepada pasangan-pasangan agar tidak menikah dini,” paparnya.

Di sisi lain, perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Agus Pujiono menambahkan ketahanan keluarga erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Agus mendorong keluarga-keluarga memaksimalkan potensi ekonomi kerakyatan untuk merealisasikan keluarga yang sehat dan kuat.

“Stunting penyebab utamanya karena saat janin berada di kandungan ibunya kurang asupan gizi yang memadahi. Faktor ekonomi lebih banyak berpengaruh terhadap situasi ini,” tandas Agus.

Agus menggarisbawahi arahan Dewi Aryani terkait kontinuitas kades untuk memantau kondisi bumil dan tumbuh kembang anak dari dini. Menurutnya, jika ini dilakukan dengan tepat dan cepat, angka stunting akan bisa dikurangi bahkan ditekan. (muj/zul)

Sumber: