Hutang Amerika Serikat Membludak dan Terancam Gagal Bayar, Demokrat Ingatkan Indonesia Bisa seperti AS

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengingatkan pemerintah. Yakni untuk mengurangi penggunaan utang luar negeri sebagai pembiayaan pengelolaan negara.

Pasalnya, hutang lndonesia kini semakin bertumpuk dan berpotensi gagal bayar serta dapat membahayakan keuangan nasional. Politisi Demokrat ini mendorong pemerintah untuk belajar dari Amerika Serikat yang tengah terseok-seok, karena utang.

Memang, Amerika Serikat kini berpotensi krisis dikarenakan hutang Amerika Serikat yang membludak dan terancam gagal bayar.

"Selama ini, Menkeu selalu ingin meniru rasio utang AS yang berada di atas 100 persen dan menganggapnya aman. Namun, terbukti, Amerika Serikat kini krisis utang," kata Syarief Hasan.

Apalagi, BPK RI juga telah mengingatkan potensi gagal bayar utang Indonesia. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebut, utang Indonesia mencapai Rp6.626,4 triliun atau mencapai 59,70 persen dari aset negara.

Persentase ini melebihi rekomendasi dari IMF sebesar 25-35 persen. Bahkan BPK RI mengingatkan potensi gagal bayar utang Indonesia.

Ia menyebut, Partai Demokrat konsisten mengingatkan pemerintah. Khususnya Kementerian Keuangan untuk mengurangi utang.

Setahun sebelumnya, rasio utang masih 37 persen. Lalu merangkak 38,5 persen, dan kini telah mencapai 41,64 persen. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan utang Indonesia sangat buruk.

"Kami sejak awal selalu mengingatkan Kemenkeu, namun selalu dianggap aman, padahal kita berpotensi gagal bayar juga,” bebernya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebutkan, pengelolaan keuangan negara pada Kuartal II-2021 semakin memprihatikan.

“Dari berbagai kajian akademis menunjukkan bahwa persentase utang Indonesia terhadap aset negara kini telah mencapai 59,70 persen. Persentase utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto juga hampir mencapai 42 persen," terangnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini pun mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan rekomendasi IMF dan BPK sebagai lembaga yang kompeten dalam urusan keuangan.

"Selama ini, kita selalu menjadikan Amerika Serikat sebagai patokan, tapi mereka akhirnya colaps juga," tandasnya. (khf/zul)

Sumber: