Santai Tanggapi Serangan Elite Demokrat, Yusril: Yang Saya Tangani Persoalan Hukumnya

Keberadaan Yusril Ihza Mahendra dipersoalkan oleh sejumlah elite Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Yusril memang menjadi kuasa hukum empat eks kader Partai Demokrat yang menggugat AD/ART Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

Yusril dituduh memihak dan mendapat keuntungan dari kubu Moeldoko. Menanggapinya, Yusril meresponsnya dengan santai.

Dia meminta kubu AHY menyusun argumen yang bisa membantah dalil gugatan terkait AD/ART Demokrat.

"Saya sudah bilang, kalau MA mengabulkan permohonan ini, semua AD/ART parpol bisa diuji formil dan materiil kepada MA. Kalau ternyata AD/ART bertentangan dengan UU, MA bisa batalkan AD/ART tersebut," kata Yusril di Jakarta, Jumat (24/9).

Menurut Yusril, dirinya diberi kuasa hukum untuk menguji AD/ART Demokrat oleh empat orang eks Demokrat kubu AHY. "Kalau ada anggota partai lain yang mau menguji AD/ART-nya dan punya legal standing silakan. Cari advokat yang bisa mewakilinya," jelas Yusril.

Dia menyebut pengalamannya menangani konflik kepengurusan partai politik. Setidaknya ada dua konflik partai yang pernah ditanganinya. Yaitu Golkar dan PPP.

"Bukan baru sekali saya menangani persoalan hukum partai politik. Saya pernah menangani konflik internal Golkar antara kubu ARB (Aburizal Bakrie, Red) dengan kubu AL (Agung Laksono, Red). Kemudian konflik internal PPP antara kubu SDA (Suryadharma Ali, Red) dengan kubu Romy (Romahurmuziy, Red). Saya hanya menangani persoalan hukumnya. Urusan politik itu urusan mereka," papar Yusril.

Dia menyindir sejumlah pihak yang menilai dirinya mendukung kubu Moeldoko yang dianggap membajak Demokrat sebagai pengacara.

"Publik tahu saya mendukung HTI untuk berkeinginan mendirikan negara khilafah dan membubarkan NKRI ketika saya membela HTI melawan pemerintah di Pengadilan TUN sampai Mahkamah Agung. Padahal saya sama sekali tidak pernah mendukung gagasan HTI tentang negara khilafah," terang Yusril.

Dikatakan, secara politik, dirinya bisa berbeda pendapat. Bahkan tidak setuju dengan seseorang atau sekelompok orang. "Namun hak-hak dan kepentingan politik orang tersebut tetap saya bela," tutupnya. (rh/zul)

Sumber: