Antisipasi Baby Boom, Pasangan Usia Subur di Kabupaten Tegal Didampingi

Berakhirnya Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) yang dilakukan serentak di seluruh Tanah Air 1 Apri-31 Mei lalu patut disyukuri. Nantinya, hasil PK21 ini akan dijadikan rujukan secara nasional untuk merumuskan strategi ketahanan keluarga di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Widwiono saat Sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana Bersama Mitra DPR RI Komisi IX di Ruang Pertemuan Desa Paketiban Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, Rabu (22/9).

Menurut Widwiono, data yang didapatkan dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah itu, sedang dilakukan pemutakhiran di tingkat nasional. Dia memastikan datanya akan sama dengan data yang diterima daerah nantinya, sehingga penanganan program-program kesejahteraan keluarga akan match.  

“Semua informasi tentang keluarga ada di sana. Sehinga terhadap anak penderita stunting atau ibu hamil berisiko tinggi, bisa segera dilakukan antisipasi dan penanganannya,” ungkap Widwiono.

Selain itu, ungkap Widwiono, saat ini juga tengah dilakukan gerakan akseptor KB permanen. Dengan bantuan jajaran TNI AD di Jawa Tengah, ditargetkan 22.000 lebih akseptor bisa dijaring dan tertangani, untuk menyukseskan program KB Nasional.

Sedangkan Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal, Elliya Hidayah menegaskan di wilayahnya, PK21 sudah berhasil dilaksanakan dengan lancar dan sesuai jadwal. Keberhasilan ini dicapai, karena sejak awal P3AP2 dan KB melibatkan peran aktif tokoh masyarakat di desa-desa untuk mendukung peran kader PPKBD dan Sub PPKBD saat pendataan.

“Di Kabupaten Tegal terdata 409.815 kepala keluarga (KK). Untuk Kecamatan Pangkah sendiri ada 33.148 KK,” ungkap Elliya.

Dari 33.148 KK di Kecamatan Pangkah, beber Elliya, 18.955 KK atau 51,18 persen di antaranya adalah pasangan usia subur (PUS). Ke-18 ribu lebih KK inilah yang harus selalu didampingi kader PPKBD, Sub PPKBD, dan kader KB supaya tidak terjadi baby boom.

Sementara itu, Kepala Desa Paketiban, Alif Agus Anggodo memaparkan di desanya saat ini sudah zero stunting. Selain itu, ibu hamil dengan risiko tinggi pun sudah tidak ada, termasuk dengan nihilnya kasus aktif Covid-19 serta warga yang sedang menjalani isolasi mandiri.

Anggota Komisi IX DPR RI, Dwi Aryani menaruh harapan besar terhadap hasil pendataan keluarga PK21 ini. Nantinya, papar Dewi, data-data dari PK21 itu akan digunakan untuk merumuskan kebijakan yang tepat terkait pengelolaan dan kesejahteraan keluarga.

Misalnya, rinci Dewi, di Dapil Jateng IX, dia tak menampik masih banyak warga yang tidak mampu. Sehingga ini berakibat langsung terhadap ketahanan keluarga seperti stunting, ibu hamil berisiko tinggi, dan lain-lainnya.

“Karenanya di tahun ini, ada 75 desa di Kabupaten Tegal  yang akan menerima program pemberdayaan perekonomian. Jika hasilnya bagus, ke depan jumlahnya insyaAlloh akan ditambahi menjadi 100 bahkan semua desa berkesempatan mendapatkannya,” ungkap Dewi.

Di bagian akhir, Dewi menambahkan, untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, secara kontinyu akan dikirimkan antara 30-40 kardus biskuit sebagai makanan tambahan ke desa-desa. Sebelumnya, biskuit-biskuit tersebut dikirimkan melalui puskesmas-puskesmas yang ada. (muj/zul)     

Sumber: