Bupatinya Ditangkap, Ganjar Kunjungi Banjarnegara dan Gelar Rapat Internal

Setelah Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditangkap KPK, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan akan datang ke Banjarnegara.

Tujuannya untuk menemui jajaran pejabat di sana. Ganjar Pranowo pun memenuhi janjinya untuk datang ke Banjarnegara. 

Tiba di Banjarnegara sekitar pukul 12.00 WIB, Ganjar langsung disambut oleh Wakil Bupati Banjarnegara Syamsudin. Setelah ngobrol sebentar secara tertutup, Ganjar kemudian menggelar rapat terbuka di Pendopo Banjarnegara yang diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Banjarnegara.

Dalam rapat itu, Ganjar meminta semua pejabat tetap melayani masyarakat. Peristiwa penangkapan bupati Banjarnegara oleh KPK tidak boleh mengganggu pelayanan pada masyarakat.

Selain itu, Ganjar juga meminta seluruh pejabat Banjarnegara untuk berubah. Kejadian yang telah menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum untuk mereformasi diri.

"Apakah panjenengan siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi dan korupsi. Setuju apa tidak?" tanya Ganjar pada seluruh pejabat yang ada di tempat itu. 

Dan semuanya serentak menjawab setuju.

"Baik kalau begitu nanti saya dampingi. Banjarnegara harus maju. Ayo kita selamatkan Banjarnegara," ucapnya.

Ditemui usai acara, Ganjar mengatakan kedatangannya kali ini untuk memastikan pelayanan publik di Banjarnegara tidak boleh terganggu. Selain itu, soal penunjukan pelaksana harian (Plh) bupati juga sudah ditandatangani.

"Suratnya sudah saya tandatangani, sehingga Pak Wakil Bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah. Saat awal kejadian ini, saya sudah telpon Pak Wakil Bupati dan responnya bagus," katanya.

Ganjar mengatakan bahwa peristiwa yang menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum pejabat dan seluruh ASN mereformasi diri. Dalam pengarahannya, Ganjar juga sudah memberikan petunjuk dan langkah-langkah agar Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa yang akan datang.

"Ayo politik anggarannya digitalkan. Kalau sulit nanti kita dampingi. Semua harus elektronik. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRD-nya," jelasnya.

Ganjar juga meminta unit pengendali gratifikasi harus dikelola. Selain itu, ia juga mengusulkan agar menggandeng KPK dalam rangka Korsupgah di Banjarnegara.

"Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum untuk mereform diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Di dalam harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, nggak boleh ada lagi setoran-setoran," tegasnya.

Sumber: