Terkait Daerah Pariwisata Super Prioritas, Ganjar Usul Koordinasi dengan UNESCO Lewat Satu Pintu

Terkait pembangunan dan pengembangan Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan koordinasi dengan UNESCO dilakukan melalui satu pintu. 

Termasuk di dalamnya pembangunan dan pengembangan kawasan Borobudur di Jawa Tengah.

Usulan tersebut disampaikan Ganjar saat rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi bersama Badan Otorita Pariwisata secara virtual, Selasa (24/8). 

Menurut Ganjar, ada beberapa catatan dari UNESCO yang harus segera diselesaikan.

"Ada dua hal yang dibahas dalam rapat tadi. Pertama, terkait dengan apa yang menjadi catatan dari UNESCO. Maka saya minta beberapa catatan ini ada yang menjadi jubir , satu pintu untuk bicara," katanya saat ditemui usai rapat.

Ganjar menjelaskan, juru bicara tersebut nanti yang akan menyampaikan seluruh data, informasi, dan fakta yang ada kepada UNESCO, begitu juga sebaliknya. 

"Nah, saya minta itu agar apa yang kemarin menjadi beberapa catatan, misal ini kok terlalu masif bangunannya, ini kok terlalu dekat dengan Borobudur, dan sebagainya, itu bisa cepat dijelaskan agar kita semua menjadi rapi. Kita saling menyesuaikan, itu penting," katanya.

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan Borobudur adalah terkait tata ruang. Terkait hal ini, Ganjar mengatakan harus ada koordinasi yang intens antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.

"Kedua, tentu saja betul-betul memperhatikan apa yang menjadi catatan tata ruang yang ada di sana. Jadi soal heritage berjalan, tata ruangnya pas, sehingga akselerasi bangunannya bisa dilakukan. Maka tadi kita mintakan agar masing-masing sektor berkontribusi, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat, agar berkoordinasi," jelasnya.

Ia menambahkan, terkait beberapa catatan dalam pengembangan kawasan Borobudur itu sudah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

"Kita sudah membicarakan antara provinsi dengan pemerintah pusat. Koordinasi ini menjadi cukup penting agar pembangunan sesuai waktu. Kalau tadi yang disampaikan Pak Dirjen Kebudayaan sudah cukup bagus. Kalau Pak Dirjen bisa langsung berkomunikasi dengan UNESCO tentu saja ini akan jauh lebih baik," katanya.

Adapun usulan Ganjar tersebut mendapat respons baik dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan maupun gubernur provinsi lain yang mengikuti rapat.

"Saya setuju dengan usulan satu pintu itu. Kita segera siapkan itu," kata Luhut. (*/ima)

Sumber: