Numpuk sampai Rp70 Triliun, Per Bulan Utang Garuda Indonesia Bertambah Rp1 Triliun

Utang Garuda Indonesia tercatat telah mencapai Rp70 triliun, bahkan diperkirakan terus bertambah Rp1 triliun setiap bulannya. Hal ini akibat anjloknya jumlah penumpang selama pandemi Covid-19.

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro angkat suara terkait masalah keuangan yang dialami maskapai Garuda Indonesia Tbk (Persero) atau GIAA.

Dampaknya, sejumlah tenaga kerja perusahaan plat merah ini harus berhadapan dengan isu pensiun dini hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

Ia ikut prihatin dengan kondisi keuangan Garuda Indonesia yang berdampak pada masalah ketenagaan kerjaan, pemberhentian secara massal karyawan Garuda.

"Masalah manajemen dan keuangan maskapai Garuda Indonesia menurut informasi yang saya peroleh, sebenarnya sudah berlangsung lama bahkan sudah berlangsung sekitar 20 tahun, namun tak kunjung dibenahi oleh direksi, komisaris Garuda dan Kementerian BUMN,” kata Fauzi, Kamis (3/6).

Masalah keuangan Garuda Indonesia, dinilai Fauzi, tak hanya karena terpaan pandemi tetapi juga adanya dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan, dirinya sempat mendengar ada pihak yang mau membangkrutkan Garuda Indonesia.

"Ada juga mewacanakan Citilink, anak perusahaan dibeli oleh PENAS atau PT Survai Udara Penas (Persero) akan ditunjuk menjadi induk subholding BUMN pariwisata termasuk Garuda Indonesia. Ada juga isu Garuda Indonesia dibubarkan saja. Semoga isu ini tidak benar adanya,” ungkap politisi Partai NasDem itu.

Lebih lanjut Fauzi menilai, permasalahan keuangan tidak terlepas dari sistem manajemen tata kelola yang tak kunjung dibenahi.

Kesannya, masalah kian diperparah dengan menunjuk orang yang tidak tepat di bidangnya. Fauzi menyarankan Menteri BUMN agar dalam penunjukkan direksi ataupun komisaris lebih mempertimbangkan kapasitas.

"Menteri BUMN saat ini terkesan asal nunjuk orang untuk duduk di BUMN kita, lebih banyak pertimbangan politisnya ketimbang mempertimbangkan kapasitas atau kualitas SDM-nya,” imbuhnya.

Saran lainnya, Fauzi menilai perlu dilakukannya audit forensik laporan keuangan Garuda Indonesia dengan melibatkan sejumlah lembaga yang berwenang, mulai dari BPK, KPK, Kejaksaan Agung, hingga Kepolisian RI.

Bahkan termasuk dugaan korupsi terjadi di tubuh Garuda Indonesia.

“Menteri BUMN harus segera memperbaiki manajemen Garuda Indonesia, dengan menunjuk orang yang memiliki kapasitas yang tepat dan amanah, yang bisa memperbaiki dan membangkitkan kembali Garuda Indonesia,” tegas Fauzi.

Terkait masalah keuangan, pihaknya mengaku belum ada pembicaraan internal di Komisi XI DPR RI secara khusus mengenai Garuda Indonesia.

Sumber: