Alpalhankam Diduga Sengaja Dibesar-besarkan, Jubir Prabowo: Ada Motif Political Jealousy Itu

Salinan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Alpalhankam) tahun 2024-2024 beredar.

Dalam perpres tersebut, pemerintah perencanaan kebutuhan (renbut) pembelian alutsista sebesar 124,99 miliar dolar AS atau setara Rp1.750 triliun.

Adapun perincian anggaran, terdiri untuk akuisisi alpahankam sebesar 79,099 miliar dolar AS. Kemudian untuk pembayaran bunga tetap selama lima tahun renstra (rencana strategis) sebesar 13,39 miliar dolar AS.

“Untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan alpahankam ditetapkan sebesar 32,505 miliar dolar AS,” tulis perpres tersebut.

Selain itu, dalam perpres, renbut sudah dialokasikan sejumlah 20,747 miliar dolar AS pada daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah khusus tahun 2020-2040.

Kemudian itu, selisih dari renbut sejumlah 104,247 dolar AS yang akan dipenuhi pada renstra 2020-2024.

“Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemhan dan TNI dalam Rembut dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri,” bunyi perpres tersebut.  

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Menteri Pertahanan (Jubir Menhan) Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, belum ada keputusan terkait skema utang luar negeri tersebut.

Dahnil menegaskan, adanya pinjaman uang dari luar negeri terkait pembelian alpalhankam adalah tidak benar. Sebab belum ada keputusan apapun.

“Belum diputuskan, jadi yang beredar akan ada belanja Rp1.750 kuadriliun itu tidak benar. Jadi tidak ada atau belum ada keputusan hal terkait dengan jumlah belanja yang akan digunakan dan akan disepakati karena ini masih penyusunan,” ujar Dahnil di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/6) dikutip dari Jawapos.
 
Oleh sebab itu, mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menduga ada pihak-pihak yang sengaja membesar-besarkan dengan membuat seolah-olah telah terjadi utang luar negeri dalam pembelian alpalhankam.

“Jadi kalau ada yang mengembangkan isu simpang siur seolah-olah Kemenhan sudah melakukan belanja dan akan belanja Rp1.750 kuadriliun itu penuh dengan motif politik. Bahkan kami melihat ada motif political jealousy itu yang kami tangkap,” katanya. (jpg/fajar/ima)

Sumber: