Soal Utang Rp1.769 Triliun untuk Pembelian Senjata Militer, Kemhan: Dokumen yang Beredar Belum Dapat Dikonfirm

Kementerian Pertahanan (Kemhan) disebu-sebut akan melakukan pangadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai Rp1.769 triliun. Namun kabar ini langsung dibantah.

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan (Strahan) Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason mengatakan isu pengadaan alutsista senilai Rp1.769 triliun dengan skema utang luar negeri yang ada dalam rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan) Kemhan dan TNI tahun 2020-2024 belum bisa dikonfirmasi kebenarannya.

Menurutnya angka yang ada dalam dokumen rancangan perpres yang beredar tersebut proses pembahasannya masih berjalan.

"Apa yang tertera di dokumen yang beredar belum dapat dikonfirmasi. Pemerintah masih dalam proses perencanaan perpres. Prosesnya masih berjalan. Mari ditunggu," katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/5).

Rancangan Perpres tersebut beredar luas setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan tengah menyiapkan masterplan alpalhankam selama 25 tahun yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan draf yang beredar, Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024.

Dalam dokumen yang beredar tersebut, disebutkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar sekitar Rp1,760 triliun. Rencananya, pengadaan alat-alat tersebut dijalankan hingga 2044 mendatang.

Dikatakan Rodon untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan dan memodernisasi alutsista, diperlukan pembiayaan yang mahal. Alutsista itu akan dipakai oleh TNI untuk menjaga kedaulatan negara dan keselamatan bangsa dalam jangka waktu yang lama.

"Tapi bahwa diperlukan modernisasi Alutsista sih sebuah keniscayaan. Alutsista itu boleh tua tapi gak boleh usang. Old but not obsolete. Namun figur pertahanan juga mesti modern dan kuat. Eligible dan capability yang mumpuni," pungkasnya. (gw/zul/fin)

Sumber: