Fantastis Kelola Duit Rp1.760 Triliun, PT TMI Harus Diaudit, Jangan sampai Nanti Ada Korupsi

Sejumlah pihak mempertanyakan kebenaran beredarnya dokumen Renstra (Rencana Strategis) Khusus 2020-2024 pengadaan Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) senilai Rp1.760 triliun.

Publik berharap jangan sampai terjadi korupsi. Terlebih, pengadaan tersebut kabarnya akan ditangani oleh perusahaan baru milik Kemenhan, yakni PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).

"Mencermati anggaran yang begitu besar itu, saya mewarning, jangan sampai nanti ada korupsi. Dari awal semuanya harus jelas," kata Koordinator MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia), Boyamin Saiman kepada FIN, Sabtu (29/5).

Boyamin menambahkan termasuk bagaimana pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungawabannya. "Harus ada tender. Ini penting untuk menghindari penyimpangan. Tender harus yang kompetitif, transparan dan akuntabel. Artinya tender yang benar. Bukan tender yang diakali, diatur atau diarahkan."

Menurutnya, mekanisme yang benar wajib dilakukan dalam pengelolaan anggaran seluruh kegiatan. Termasuk untuk alutsista. Melalui proses tender yang benar dan transparan, akan terjadi kompetisi.

Selanjutnya, muncul harga terbaik untuk negara. "Bukan harga harus murah. Tapi masuk akal dan barangnya bagus. Ini penting untuk menghindari terjadinya korupsi," papar Boyamin.

Dikatakan, persoalan pengadaan alutsista seharusnya konteknya negara dengan negara. Karena itu, tidak perlu menggunakan perusahaan swasta. Istilahnya government to government alias G to G.

"Indonesia bisa langsung membeli ke China, Ukraina, Rusia, atau Amerika. Langsung saja. Sehingga itu menutup peluang terjadinya penyimpangan," tukasnya.

Boyamin menyoroti keberadaan PT TMI yang baru dibentuk oleh Kemenhan. Dia menyebut sebagai perusahaan baru, apalagi yang sifatnya monopoli, berpotensi terjadi penyimpangan.

"Saya ingatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar betul-betul cermat dan hati-hati. Jangan sampai salah. Karena ini akan menjadi serangan politik kepada Prabowo. Banyak orang akan menyerang dari sisi ini," tuturnya.

Apalagi jika Prabowo masih bercita-cita ingin menjadi presiden pada 2024 mendatang. Tentu persoalan ini akan menjadi ganjalan.

"Lebih baik serahkan kepada ahlinya. Mereka yang profesional dan tidak ada dugaan monopoli. Dengan begitu nama Pak Prabowo akan tetap baik. Jika nanti maju sebagai capres, mudah-mudahan bisa terpilih," ujar Boyamin.

Dia menekankan pentingnya pengadaan melalui proses tender secara kompetitif. Tujuannya agar negara diuntungkan. "Jangan sampai di kemudian hari timbul masalah. Yang harus diperhatikan terkait pengadaan alutsista ini adalah dari luar negeri."

"Biasanya negara luar itu sangat ketat dalam urusan terkait dugaan korupsi atau suap. Banyak kejadian di Indonesia tidak terbongkar, tiba-tiba di luar negeri terkuak. Akhirnya terbongkar secara keseluruhan," urai Boyamin.

Sumber: