Semakin Terdesak KKB Minta Berunding dan Operasi Militer TNI-Polri Dihentikan, Jika Tidak Ancam Perang Serenta

Pemerintahan Presiden Jokowi didesak segera menghentikan operasi militer yang dilakukan personel gabungan TNI-Polri di Papua. Permintaan itu disampaikan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Tidak hanya itu, TPNPB-OPM juga mendesak agar dilakukan perundingan dengan duduk bersama dalam satu meja. “Segera lakukan semua itu sebelum kami umumkan revolusi total,” kata Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom dalam keterangannya, kemarin.

Revolusi total dimaksud adalah dengan menggabungkan semua kelompok ke dalam 33 Komando Daerah Pertahanan (Kodap). Sebby Sambom menuturkan, revolusi total diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

“Yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan perang serentak di semua tanah Papua,” jelasnya.

Di sisi lain, Mabes Polri mengaku telah memetakan kekuatan KKB di Papua yang saat ini hanya tersisa 150 orang saja. Itupun mereka terpecah dan terbagi ke dalam sembilan kelompok berbeda dan tersebar di beberapa wilayah.

“Setiap kelompok telah teridentifikasi,” ungkap Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Jumat (21/5).

“Mereka ke dalam dibagi 7 sampai 9 kelompok yang terpencar di berbagai daerah,” sambungnya.

Pun demikian dengan identitas anggota dan jumlah anggota per kelompok dimaksud. Untuk itu, pihaknya memastikan saat ini pasukan gabungan TNI-Polri terus melakukan pengejaran terhadap KKB tersebut.

Kendati demikian, pengejaran pun tak bisa dilakukan dengan mudah. Pasalnya, kondisi medan di lokasi yang memang sangat berat.

“Tantangan dan kendala adalah medan dari pada lokasi mereka bersembunyi adalah medan yang luas,” bebernya.

“Termasuk hutan yang lebat dan berbukit-bukit,” jelas Ramadhan.

Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD menyatkaan, penanganan kasus teroris KKB Papua mengalami peningkatan keberhasilan. Karenanhya, Mahfud memastikan akan lebih tegas terhadap teroris KKB di Papua.

“Bukan terhadap masyaraka Papua,” tegas Mahfud.

Pihaknya juga memastikan akan melakukan penindakan hukum terhadap semua anggota KKB yang sudah diketegorikan sebagai teroris. Sebab, selain menyerang personel TNI/Polri, KKB juga kerap menyerang warga sipil.

Sumber: