Pegawai Perempuan KPK Ditanya Siap Lepas Jilbab? Muhammadiyah: Pertanyaan Itu Tendensius dan Justru Berpotensi

PP Muhammadiyah menganggap pertanyaan lepas jilbab saat tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK bersifat tendensius. PP Muhammadiyah pun protes, karena tak ada hubungannya wawasan kebangsaan dengan lepas jilbab.

Adanya pertanyaan bersedia lepas jilbab dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi ASN pun disesalkan Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti. PP Muhammadiyah menilai pertanyaan itu bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

“Saya sangat menyayangkan kalau memang benar ada pertanyaan yang terkait dengan kesediaan melepas jilbab. Itu merupakan pertanyaan yang bertentangan hak asasi dan ranah kehidupan pribadi,” kata Abdul Mu’ti, kepada wartawan, Sabtu (8/5) lalu.

Menurut Sekum PP Muhammadiyah ini, tidak ada hubungan wawasan kebangsaan dengan urusan jilbab. Mu’ti lantas menyebut pertanyaan itu berpotensi memecah belah bangsa.

“Selain itu, tidak ada hubungan wawasan kebangsaan dengan pemakaian jilbab. Pertanyaan itu tendensius dan justru berpotensi memecah belah bangsa,” ujarnya.

Sebelumnya, pegawai perempuan KPK menyampaikan dirinya ditanyai perihal jilbab. Bila enggan melepas jilbab, pegawai perempuan itu dianggap lebih mementingkan diri sendiri.

“Aku ditanya bersedia nggak lepas jilbab. Pas jawab nggak bersedia, dibilang berarti lebih mementingkan pribadi daripada bangsa negara,” ucap pegawai KPK itu, Jumat (7/5).

Pegawai perempuan KPK lainnya mengaku ditanya urusan pribadi. Dia pun heran dengan ragam pertanyaan itu. “Ditanya kenapa belum punya anak,” ucap pegawai KPK perempuan itu.

“Ditanya kenapa cerai,” imbuh pegawai lainnya.

Sementara itu, KPK enggan dibawa-bawa dalam polemik terkait sejumlah pertanyaan saat tes alih status pegawai menjadi ASN, seperti bersedia atau tidak melepas jilbab.

Menurut KPK, pertanyaan itu disusun oleh penyelenggara asesmen, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Komisi Pemberantasan Korupsi bukan merupakan penyelenggara asesmen. Seperti dijelaskan sebelumnya, asesmen tes wawasan kebangsaan ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ucap Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (8/5).

Ali mengatakan BKN turut melibatkan sejumlah instansi, seperti BIN, BAIS-TNI, Pusintel TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menyusun materi berupa soal dan pertanyaan wawancara.

Dia mengatakan ada juga pertanyaan wawancara yang merupakan pengembangan dari tes tertulis.

Sumber: