Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Bertanggung Jawab, PKB: Kang Emil Jangan Bikin Kegaduhan Baru

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD dituding sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terkait munculnya kerumunan usai Habib Rizieq Shihab (HRS) tiba di Indonesia. Pemerintah harus adil dalam melakukan pemeriksaan terkait kerumunan HRS.

Tudingan tersebut datang dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat, terkait kerumunan pendukung HRS di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dia menilai rentetan kerumunan massa terjadi sejak Rizieq tiba di Indonesia. Secara berturut-turut, kerumunan terjadi mulai dari penjemputan di Bandara Soetta (Tangerang), Megamendung (Bogor), hingga Petamburan (Jakarta).

"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujarnya, Rabu (16/12).

Sebelum HRS kembali ke Tanah air, Mahfud sempat menyampaikan keterangan soal penjemputan HRS di Bandara Soetta. Saat itu Mahfud mengizinkan asalkan dilakukan dengan tertib.

Menurut Kang Emil, pernyataan itu ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. "Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara 'selama tertib dan damai boleh'. Sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar, dan lain sebagainya," ujarnya.

Karenanya, untuk menciptakan keadilan, Mahfud Md diharapkan ikut bertanggung jawab. "Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran, yang peran yang perlu diklarifikasi," katanya.

Meski membuat pernyataan demikian, Kang Emil mengaku belum menyampaikannya ke Mahfud MD.

"Belum, jadi lewat statement ini saja bahwa hidup ini harus adil-lah. Semua yang punya peran dalam proses yang kita hadapi harus secara arif, bijak, dan segala hormat juga bertanggung jawab terhadap prosesnya," ujarnya.

Selain itu, Kang emil juga mempertanyakan alasan mengapa kepala daerah di Banten, yang merupakan wilayah administrasi Bandara Soekarno-Hatta tidak diperiksa polisi.

"Kalau Gubernur Jabar diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa? Kenapa peristiwa awalnya, yang menurut saya lebih masif itu, sampai bikin kerumunan luar biasa dan merugikan material secara luar biasa, malah tidak dilakukan hal seperti yang saya alami?," ungkapnya.

Bila mengacu pada keadilan, menurutnya seharusnya kepala daerah di lokasi Bandara Soekarno-Hatta juga diperiksa.

"Berarti kan harusnya bupati tempat bandara yang banyak itu dan gubernurnya juga mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik, kan begitu. Ini kan tidak terjadi," tutur Emil.

Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menilai penyataan Kang emil hanya membuat gaduh. "Esensinya buat Kang RK, jangan buat kegaduhan baru dengan diksi saling menyalahkan, apalagi melempar opini barang yang sudah lewat," katanya.

Sumber: