Jubir Satgas Covid-19 Belum Bisa Konfirmasi Kebenaran Hasil Swab Habib Rizieq, FPI: Itu Hoaks

Habib Rizieq Shihab (HRS) meminta kepada semua pihak terkait kerumunan yang terjadi di sejumlah tempat. Dia pun berjanji tak akan mengulanginya.

Pada acara dialog Nasional 212, Habib Rizieq Shihab mengutarakan permintaan maafnya kepada semua pihak. Permintaan maaf karena telah menyebabkan kerumunan di sejumlah tempat, seperti di Bandara Soekarno-Hatta, Megamendung, Kabupaten Bogor, Petamburan, Jakarta Pusat dan Tebet, Jakarta Selatan.

Dikatakannya, pelanggaran protokol kesehatan tersebut terjadi tanpa kesengajaan. Dia berjanji tidak akan mengulanginya.

"Saya minta maaf kepada semua masyarakat kalau kerumunan di Bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung, terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali karena antusias. Sekali lagi saya minta maaf kalau dalam kerumunan-kerumunan tadi buat keresahan atau membuat pihak-pihak yang tidak nyaman," ujarnya dialog nasional 212 yang diikuti sejumlah tokoh seperti Amien Rais, Fadli Zon, Gatot Nurmantyo, Refly Harun dan beberapa tokoh lainnya seperti disiarkan akun YouTube FPI, Rabu (2/12).

Dia pun mengatakan telah menghentikan rencana kegiatan di sejumlah daerah sampai pandemi COVID-19 berakhir. Dia mengajak semua pihak menjalankan protokol kesehatan.

"Semenjak kejadian itu, kita setop, tidak ada lagi kerumunan, bahkan seluruh rencana ke luar kota, ke daerah, kita setop sampai pandemi ini berakhir. Jadi kita harus hormati protokol kesehatan itu buat semua. Itu termasuk akhlak juga yang kita jaga. Jadi saya serukan kepada seluruh bangsa Indonesia agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, wabah ini segera selesai, ayo sama-sama kita ikut protokol kesehatan," tutur dia.

Pada kesempatan itu, HRS juga memaparkan tentang revolusi akhlak yang digaungkan. Menurutnya revolusi akhlak jangan dinilai negatif, apalagi makar atau menjatuhkan pemerintahan.

"Jangan ada yang berpikir, revolusi akhlak itu pemberontakan. Nggak betul, kami ini para habaib di Indonesia ini dididik oleh guru-guru kami. Kami tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Kalau sudah diterima masyarakat, suka atau tidak suka, adil atau tidak adil, kita harus tetap mengetahui pemerintahan, tapi kita harus bersikap objektif. Kebijakan yang dikeluarkan bagus, yang baik, harus kita apresiasi, kita terima dan jalankan bersama," ujarnya.

Namun, masyarakat harus bersikap objektif dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang tak baik harus dikritisi.

"Adapun kebijakan kebijakan yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara, kebijakan yang menindas rakyat, wajib kita kritisi. Nah, mengkritik pemerintahan yang sah itu bukan makar. Kita tuh ahli sunah wal jamaah, ini negeri dakwah, di mana kita mengajak orang untuk berbuat baik, termasuk para penguasa dan pemerintah, ayo kita berbuat baik," lanjutnya.

Dijelaskannya revolusi akhlak harus melibatkan semua elemen. Mulai pemerintahan hingga masyarakat, dengan niat yang ikhlas.

"Revolusi akhlak ini mesti melibatkan semua komponen dan elemen masyarakat untuk menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan niatnya mesti ikhlas, bukan cari kekuasaan. Niatnya mesti ikhlas, mencari rida Allah SWT," ungkapnya.

Karenanya perlunya ada dialog untuk membuka diri. Siapapun harus siap mengkritik dan dikritik.

"Kita harus selalu membuka diri untuk bicara dengan pihak mana saja. Kita harus siap mengkritik dan kita juga harus siap dikritik. Jangan merasa paling benar sendiri, paling suci sendiri. Jika ini ada kelalaian, kita saling koreksi," ujarnya.

Sumber: