Benny Wendra Proklamirkan Kemerdekaan West Papua, Musni Umar: Pemerintah Sebut OPM Teroris Saja Tak Berani

Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tak pernah serius menangani OPM. Menyebut OPM teroris saja tak berani.

Pernyataan itu diungkapkan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar terkait dengan kemerdekaan West Papua yang diproklamirkan presiden sementara mereka, Benny Wenda 1 Desember kemarin. 

“Dari awal pemerintah memperlakukan pemberontak OPM ini tidak serius. Dari awal seharusnya kita menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya,” ungkap Musni Umar melalui video yang diunggah di akun Twitternya, Rabu (2/12).

“Kita tidak berani menyebut mereka teroris, separatis, malah menyebut dengan istilah-istilah lain yang melemahkan persatuan kita,” tegasnya lagi.

Menurutnya, Indonesia akan mendapat masalah baru lagi dengan terjadinya perubahan geopolitik global.

Di mana kemenangan Joe Biden di AS akan berimbas pada situasi keamanan nasional. Sebab Partai Demokrat ini mengusung hak azasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup.

“Selama ini opini internasional, kita menjajah papua. Padahal tidak. Papuan itu bagian integral dari kita,” jelasnya.

Saat ini, diakui, kekuatan Indonesia memang lemah. Akibat pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia terpuruk. Untuk menutup APBN saja, Indonesia harus ngutang kesana-kemari.

“Kekuatan kita lemah. Ada persoalan geopolitik, ekonomi, konsolidasi internal yang kurang. Benny Wenda dan OPM melihat ini. Mereka menggunakan momentum itu untuk merdeka,” katanya.

Menurut Musni, yang mendukung gerakan ini adalah kalangan gereja Protestan dan Katolik serta masyarakat Papua sendiri. “Berkaca dari Timor-timur, itu didukung gereja, akhirnya merdeka,” jelasnya.

Musni melihat, pemerintahan Jokowi tidak serius dan tidak mempersatukan komponen bangsa dalam menghadapi masalah di Papua. Seperti diketahui, Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12).

Media asing menyoroti upaya deklarasi ini sebagai dorongan menuju pelepasan wilayah itu dari pemerintahan Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini.

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara provinsi itu.

“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” kata Benny Wenda seperti dikutip dari SBS News, Selasa (1/12).

Sumber: