Rektor Undip Desak Pusat Beri Salinan Resmi UU Ciptaker, Ganjar Dorong Kampus Buka Posko Pengaduan

Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof Yos Johan mendesak pemerintah pusat untuk segera memberikan salinan resmi Undang-Undang Cipta Kerja kepada masyarakat. Agar semuanya memiliki landasan yang pasti untuk menentukan sikap.

"Soalnya sampai hari ini, salinan resmi itu belum ada. Jadi, kami harap ini segera diberikan sebagai pedoman dalam memberikan pendampingan atau melayani konsultasi," ujarnya diundang Ganjar Pranowo berdialog terkait persoalan Undang-Undang Cipta Kerja di Gradhika Bhakti Praja, Senin (12/10).

Terkait undang-undang tersebut, dia pun mendukung upaya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka posko pengaduan aspirasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

Dia akan membantu pemerintah dengan membuka posko serupa di kampusnya.

"Kami akan bantu pemerintah terkait posko pengaduan dan konsultasi ini. Kami akan membuka posko serupa di kampus untuk menampung aspirasi dari masyarakat," kata Yos.

Bahkan tak hanya di Undip, Yos juga akan mendorong seluruh kampus di Indonesia melakukan hal yang sama. Sebagai ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia, Yos mengatakan bisa melakukan hal itu.

"Tidak hanya Undip, tapi semua kampus akan kami gerakkan. Masa urusan seperti ini hanya Undip saja, semua harus bergerak untuk menampung sebanyak mungkin masukan dari masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Ia telah memerintahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membuka posko aduan itu.

"Harapannya, posko ini dapat menyerap aspirasi dari masyarakat yang dapat disampaikan kepada pemerintah pusat. Tidak hanya buruh, tapi kan ini ada kepentingan pengusaha, masyarakat, akademisi dan lainnya," katanya.

Ganjar juga senang dengan terlibatnya pihak kampus dalam upaya menampung aspirasi masyarakat luas ini. Dengan dibukanya posko di berbagai kampus, maka masyarakat bisa mendapatkan akses luas untuk menyampaikan pendapatnya.

"Ternyata pihak kampus mendukung ini, dan mereka akan membuat posko serupa untuk menampung aspirasi. Jadi, kalau nanti poskonya di pemerintah seolah-olah dikanalisasi, peran kampus ini menjadi penting agar mereka bisa menyampaikan di sana," tegasnya.

Tidak hanya Undip, dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengundang rektor Unnes, Unissula dan UNS serta perwakilan buruh, pengusaha dan industri. (*/ima)

Sumber: