Omnibus Law Diprediksi Gagal, Fuad Bawazier: Tak Ada Negara yang Sukses, Jika Kebijakan serta Birokrasinya Mas

Berbagai macam terobosan yang sudah diluncurkan Pemerintah dan DPR selama ini terbukti tidak efektif meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Boro boro meroket, mempertahankan prestasi yang lama atau standar saja tidak mampu.

Enam belas paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Pemerintah Joko Widodo sebelumnya, insentif-insentif perpajakan, pembangunan infrastruktur yang massif, reorganisasi lingkungan birokrasi, pemberianp-pemberian insentif, kredit murah, dan lain-lain ternyata gagal meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Saya kira Omnibus Law yang baru saja disetujui serta disahkan Pemerintah dan DPR akan mengalami nasib serupa. Yaitu gagal meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi seperti yang diargumentasikan selama ini," ungkap Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier.

Mengapa demikian? Karena problem utamanya, yakni korupsi dan birokrasi pemerintahan tidak tersentuh. Selama ini, papar Fuad, birokrasi pemerintahan yang tidak efisien dan efektif menyebabkan high cost economy remains there.

"Kita tetap akan kalah bersaing dengan negara lain. Karena nampaknya belum ada political will untuk mengatasi yang namanya penyakit korupsi, serba tidak efisien dan efektif. Maka penyelenggara negara tentu akan mencari-cari kambing hitam lain sebagai sasaran penggantinya," tambah Fuad.

Sasaran-sasaran penggantinya itu, rinci Fuad, bukan saja sia-sia dan gagal. Tetapi akan menjadi bom waktu yang semakin memberatkan ekonomi Indonesia, termasuk keuangan negara. 

Menurut Fuad, memang tidak mudah bagi para pemangku kepentingan untuk mengatasi penyakit, utamanya korupsi, karena itu berarti memerangi diri sendiri atau menampar muka sendiri. Apalagi, sistem politik di Indonesia memang mahal dan serba duit.

"Untuk menjadi penyelenggara negara perlu uang yang mahal, mahal sekali. Jadi korupsi harus “dipelihara dan dijaga”, demi kelangsungan sistem politik. Lama-lama menjadi kebiasaan dan kewajaran yang bisa dimaklumi. Bagi mereka yang sebenarnya bukan penyelenggara negara, tentu akan terseret ikut-ikutan korupsi untuk memperkaya diri. Aji mumpung," tegasnya lagi. 

Ditambahkan Fuad, seharusnya kita menyadari bahwa tidak ada negara yang sukses, selama penyelenggara negara dan kebijakan serta birokrasinya masih corruption friendly.  "Alhamdulillah bumi Indonesia ini kaya raya dan rakyatnya sabar “penuh pengertian”. Sehingga bisa lama bertahan dengan keadaan kehidupan ekonomi yang serba berat, tapi tetap saja ada batasnya." (zul/rtc)

Sumber: