PDIP Tolak PSBB Jakarta Tapi Tak Mau Pilkada Ditunda, Politisi Demokrat: Bilangnya Pandemi Sudah Memasuki Taha

PDIP Tolak PSBB Jakarta Tapi Tak Mau Pilkada Ditunda, Politisi Demokrat: Bilangnya Pandemi Sudah Memasuki Taha

Pendapat Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto yang menolak PSBB DKI Jakarta, tapi tak mau Pilkada 2020 ditunda membuat heran Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief.

“Saya agak heran dengan pendapat Hasto: menolak PSBB yang dilakukan @aniesbaswedan tetapi dalam hal pilkada, pandemi ini dibilang sudah memasuki tahap krisis,” kata Andi Arief melalui akun Twitternya, Senin (21/9).

Mantan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengutip pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang menyebutkan bahwa yang terjadi sekarang bukan kegentingan yang memaksa, tetapi memaksakan kegentingan.

“Benar kata Rocky, kegentingan yang memaksa atau memaksakan kegentingan,” tambah Andi Arief.

Ia menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk segera menanggapi pro kontra penundaan Pilkada 2020.

“Saran saya, soal apakah Pilkada ditunda lagi atau tidak harus Pak Jokowi yang menyampaikan resmi ke rakyat. Masyarakat akan percaya pilkada sukses dan partisipasi tinggi jika Pak Jokowi menyatakan bahwa awal bulan Desember nanti covid berada di kaki kurva menurun,” tandas Andi Aried.

Pelaksanaan Pilkada 2020 menjadi sorotan publik seiring dengan angka kasus Covid-19 yang terus meningkat. Sejumlah pihak mendesak Pilkada 2020 ditunda karena dikhawatirkan menimbulkan klaster baru.

Selain itu, sebanyak 60 orang bakal calon kepala daerah dinyatakan positif Covid-19 setelah dilakukan tes usap (swab test). Mereka yang positif ini tersebar di 21 provinsi.

Meski banyak banyak mendesak agar Pilkada 2020 ditunda, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto justru berpendapat sebaliknya.

Menurut Hasto, Pilkada Serentak 2020 harus tetap diselenggarakan pada tahun ini. Alasannya, karena setiap pemimpin harus mendapat mandat dari rakyatnya untuk menjalankan roda pemerintahan dengan legalitas yang sah.

“Penundaan pilkada di tengah pandemi akan menciptakan ketidakpastian baru. Mengingat kepala daerah akan berakhir pada Februari,” ungkap Hasto saat mengikuti acara Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDI Perjuangan Surabaya secara virtual, Minggu (20/9). (pojoksatu/zul)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: