Deklarasi KAMI Diapresiasi Politisi, Hensat: Oposisinya Lebih untuk Mempengaruhi Opini Publik

Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dilakukan beberapa waktu lalu dinilai mencuri perhatian publik. Namun, kelompok tersebut belum bisa dibilang oposisi.

Sebab, meski berseberangan dengan pemerintahan Joko Widodo, KAMI itu tidak memiliki kekuatan politik di parlemen. "PKS ada di DPR. Itu oposisi. Tapi, kalau Amien Rais, PA 212 atau KAMI, tidak bisa dibilang itu klaster. Kalau ada yang bilang oposisi, boleh-boleh saja. Tetapi oposisinya lebih mempengaruhi opini publik. Bukan oposisi yang secara formal bisa mempengaruhi kebijakan," tegas kata pendiri lembaga survei KedaiKOPi Hendri Satrio di Jakarta, Kamis (20/8).

Menurutnya, opini publik tidak cukup untuk mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Diperlukan beberapa langkah maju agar bisa mempengaruhi kebijakan.

"Kalau untuk mempengaruhi opini publik, kemudian membentuk tekanan publik ke pemerintah, mungkin bisa. Tapi kalau punya kekuatan di DPR lebih bagus lagi," imbuhnya.

Dia menyarankan, agar yang selama ini berseberangan dengan pemerintah itu membentuk partai politik (parpol). "Di Indonesia sistem pemerintahannya begitu," imbuhnya.

Terlebih, saat menjelang Pemilu 2024. DPR maupun Parpol akan saling berebut suara. "Saat mereka berpikir tentang suara, itu kelompok ini bisa lebih mudah bergerak secara advokasi. Karena di DPR juga butuh suara-suara Amien Rais, klaster 212 dan KAMI ini," tukasnya.

Salah satu pendiri KAMI, Gatot Nurmantyo menyatakan dirinya tak mau terlibat jika KAMI menjadi parpol. "Kalau saya tidak. Kalau KAMI berubah jadi parpol, pasti saya tidak ada di situ," tegas Gatot.

Menurutnya, KAMI adalah sebuah gerakan moral. Tujuannya meluruskan arah bangsa Indonesia. "Karena politik kalau tidak bermoral akan sangat berbahaya. Terjadi politik transaksi. Kemudian ada politik yang meluruskan bangsa Indonesia. Saya bukan ikut-ikutan. Saya yang mendirikan bersama para tokoh lainnya," terangnya. Soal isu dirinya bakal maju menjadi calon Presiden pada Pilpres 2024, mantan Panglima TNI ini enggan menjawab.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, M. Sarmuji menyatakan apa yang dilakukan pemerintah sudah memenuhi tuntutan KAMI.

"Menurut saya, KAMI terkesan menutup mata terhadap semua yang sudah dilakukan pemerintah. Terutama untuk menyelamatkan UMKM, pedagang kecil, buruh, dan petani. Faktanya pemerintah sudah melakukan banyak langkah dan mengalokasikan dana ratusan triliun guna mengatasi dampak COVID-19. Ada banyak program pemulihan ekonomi nasional. Khususnya untuk UMKM, subsidi bunga untuk relaksasi kredit. Bagi usaha kecil, dukungan untuk korporasi dan BUMN dan langkah lainnya," ungkap Sarmuji di Jakarta Kamis (20/8).

Dari data yang ada, Indonesia termasuk berhasil menjaga perekonomian untuk tidak turun terlalu dalam. "Coba lihat data semua negara, lalu perbandingkan dengan Indonesia. Kita termasuk negara yang paling baik perekonomiannya. Tak perlu dengan Amerika yang pada kuartal kedua turun hingga minus 32,9 persen. Dengan negara serumpun seperti Malaysia, Filipina dan Thailand pun perekonomian kita lebih baik," jelasnya.

Dia meminta jangan ada pihak yang mengharapkan Indonesia tumbuh positif sendirian saat semua negara anjlok. "Itu sama saja menyuruh pemerintah main sulap," imbuhnya.

Terpisah, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi munculnya KAMI. Dia menilai kekuatan mengawasi pemerintah akan bertambah. "Karena pemerintah justru beruntung kalau ada yang jaga. Power yang berlebihan cenderung menyimpang. Kalau ada yang jaga justru bagus," kata Mardani.

Dia menyebut gerakan KAMI berbeda dengan PKS. Sebab, KAMI bukan partai politik. Meski begitu, PKS akan membuka peluang kerja sama sebagai mitra oposisi pemerintah. "PKS partai politik, KAMI gerakan moral. Tapi pada titik tertentu kita bisa bekerja sama untuk menjaga kondisi negara ini," ucapnya.(rh/zul/fin)

Sumber: