Anggaran Digunakan untuk Tangani Covid-19,Target Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Tegal Tidak Maksim

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Tegal mengungkapkan, target pembentukan lima Perda Inisiatif DPRD tidak berhasil maksimal. Karena dari target membentuk lima peraturan, baru disahkan dua peraturan daerah. 

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal Miftahudin, Selasa (11/8) mengakui, untuk saat ini baru dua perda inisiatif dewan yang disahkan, sedang tiga lainnya belum ada pembahasan lagi. Sesuai dengan rencana, harusnya ada lima perda inisiatif DPRD Kabupaten Tegal yang dibahas. 

"Yang tiga perda belum disahkan. Kita juga belum membahasnya lagi," katanya.  

Gagalnya pengesahan tiga perda itu, tambah Miftahudin, lantaran anggaran yang digunakan untuk pembahasan kena refocusing atau anggarannya dialihkan untuk penanganan dan pencegahan 
Covid-19. Rencananya, dalam APBD Perubahan Tahun 2020 ini, pihaknya akan mengusulkan lagi supaya ketiga perda itu dapat disahkan. 

"Untuk anggarannya, kita membutuhkan sedikitnya Rp150 juta. Artinya, setiap perda Rp50 juta. Tapi anggaran itu belum untuk kunjungan kerja," tambahnya. 

Dua Perda Inisiatif DPRD yang sudah disahkan yakni, perda yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) dan perda yang mengatur tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Keduanya sudah disahkan awal Agustus 2020. Sedangkan tiga perda yang belum disahkan yakni, perda yang mengatur tentang disabilitas, peternakan dan perda yang mengatur tentang Kerja sama Antar Daerah. 

"Kalau anggarannya disetujui dalam APBD Perubahan, kami optimistis bisa menyelesaikan tiga perda itu," ucapnya. 

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal Bakhrun mengatakan hal senada. Menurutnya, apabila bulan Agustus ini APBD Perubahan digedok, maka bulan September pihaknya akan melanjutkan pembahasan ketiga perda yang belum disahkan itu. Sehingga ada waktu sekitar empat bulan, Bapemperda upayakan bisa selesai jika ada anggarannya. (guh/ima)

Sumber: