Kader PDIP Diinstruksikan Mendaftar Koordinator PKH, Saleh Daulay Curigai Mensos Intervensi Politik

 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginstruksikan kadernya untuk turut serta dalam rekrutmen dan seleksi koordinator kabupaten/kota PKH tahun 2020 secara offline.

Seleksi tersebut diselenggarakan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial.

Melihat hal ini, Mantan Ketua PP Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay berreaksi keras. Dia mencurigai seleksi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diintervensi menteri sosial (mensos).

Saleh mengatakan, kecurigaan itu muncul lantaran Mensos Juliari Batubara merupakan kader partai PDI-Perjuangan.

Apalagi beberapa hari lalu Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menginstruksikan seluruh kadernya yang berada di daerah dan tingkat provinsi untuk ikut seleksi pendamping PKH.

Demikian disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR itu dikutip dari Pojoksatu, Rabu (5/8).

“Masalahnya, ini menterinya kan dari partai politik. Bagaimana kita tahu bahwa seleksinya itu fair? Ini yang harus diperhatikan oleh semua pihak,” tandas Saleh.

Menurut politisi Fraksi PAN ini, masuknya partai politik ke dalam seleksi program PKH dinilai tidak etis lantaran semua partai politik yang lolos ke parlemen meminta jatah pendamping PKH.

“Kalau etis, ya pendamping itu juga dibagi secara proporsional. Tergantung berapa persen suara dan jumlah kursi hasil pemilu,” tambahnya.

Ia menilai, pemenang pemilu itu kan tidak hanya yang suaranya paling banyak. Pemenang pemilu bisa juga diartikan lolos Ambang Batas Parlemen.

Jadi, tambah anak buah Zulhas ini, yang lolos ambang batas parlemen, mestinya berhak juga dapat jatah pendamping PKH.

“Itu kalau mau dan rela PKH dimasuki nuansa politik, kalau tidak. Ya, tak usah ada intervensi dari politik. Biarkan saja seperti yang sudah jalan selama ini. Partai politik tinggal mengawasi pelaksanaannya,” tukasnya. (muf/pojoksatu/ima)

Sumber: