Minta Prabowo Puasa Dulu, Faisal Basri: Kita Tidak Bisa Menaklukkan Covid-19 dengan Persenjataan Secanggih Apa

Ekonom Faisal Basri mengungkapkan berdasarkan prediksi terakhir (Perpres No.72/2020), penerimaan negara hanya Rp1.700 triliun. Jumlah ini berkurang lebih dari Rp500 triliun, dibandingkan dengan APBN 2020 sebesar Rp2.233 triliun. 

Sebaliknya, belanja negara naik dari Rp2.540 triliun menjadi Rp2.739 triliun. Akibatnya defisit APBN membengkak hampir tiga setengah kali lipat, dari Rp307 triliun menjadi Rp1.039 triliun.

Dari hanya 1,76 persen PDB dalam APBN 2020 menjadi 5,07 persen dalam perubahan pertama (Perpres No.54/2020), lalu kian melebar dalam perubahan kedua (Perpres No.72/2020) menjadi 6,34 persen PDB.

Penyumbang defisit terbesar bukan karena lonjakan belanja negara, khususnya untuk menangani wabah COVID-19. Karena belanja negara hanya naik tak sampai Rp200 triliun, jauh lebih kecil ketimbang kemerosotan pendapatan negara sebesar lebih dari Rp500 triliun.

Faisal Basri pun menyoroti pendapatan negara yang anjlok akibat pandemik covid-19 ini. Dikatakan Faisal, sebetulnya defisit bisa diperkecil jika belanja yang tidak mendesak bisa dipotong lebih besar.

Ia menyoroti anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang hanya dipotong Rp9 triliun dari total anggaran tahun 2020 sebesar Rp131,2 triliun.

“Kita sedang mengalami kejadian luar biasa. Tunjukkan sense of crisis yang tinggi. Tak pantas anggaran Kementerian Pertahanan hanya dipangkas Rp9 triliun pada tahun 2020,” kata Faisal Basri, dikutip Pojoksatu.id dari faisalbasri.com, Sabtu (11/7).

“Seakan-akan masalah sudah sirna tahun ini, tahun 2021 anggaran Kementerian Pertahanan rencananya dinaikkan lagi sebanyak Rp7 triliun menjadi Rp129 triliun,” tambah Faisal.

Faisal mengatakan, agak kurang patut di tengah krisis kesehatan justru anggaran Kementerian Pertahanan paling tinggi dan satu-satunya yang di atas Rp100 trilun.

Ia meminta Kementerian Pertahanan di bawah komando Prabowo Subianto untuk puasa dulu hingga kondisi ekonomi normal lagi.

“Kita tidak bisa menaklukkan COVID-19 dengan persenjataan secanggih apa pun. Puasa sedikitlah setidaknya dalam dua tahun ini. Nanti kalau sudah normal kembali, modernisasi persenjataan, khususnya untuk TNI Angkatan Laut, bisa dipercepat,” kata Faisal.

Selain Kemenhan, menurut Faisal, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga bisa dipangkas. “Alokasi untuk Kementerian PUPR juga bisa dipotong lebih dalam. Proyek-proyek fisik cukup banyak yang bisa ditunda, bukan dibatalkan,” kata Faisal.

“Utamakan perlindungan atau penguatan sumber daya manusia, hindari pertambahan balita stunting yang masih sangat tinggi dan perbaiki gizi mereka, gencarkan imunisasi DPT dan campak untuk anak-anak di bawah usia satu tahun untuk meningkatkan daya tahan mereka menghadapi berbagai penyakit, lingkungan yang terus memburuk dan kualitas sanitasi yang belum memadai,” imbuhnya.

Dikatakan Faisal, cakupan untuk dua jenis imunisasi ini sangat rendah bahkan paling rendah atau kedua terendah di ASEAN.

Sumber: