JK, Kiai Said, dan Din Syamsudin Tiba-tiba Bareng Kritik Jokowi

Tidak hanya dari kalangan politisi dan parlemen, kritik terhadap kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi, juga dilontarkan orang-orang terdekatnya. Terbaru adalah komentar yang disampaikan Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj.

Kritikan Kiai Said Aqil itu melangkapi komentar yang disampaikan dua tokoh bangsa sebelumnya, yakni Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin.

Ketiganya menyiratkan kebijakan Orang Nomor Satu di Indonesia saat menghadapi pandemi virus corona (covid-19) itu dinilai membingungkan. Nah, kritikan ketiganya bisa jadi membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi tidak memiliki sebuah komunikasi politik yang baik.

Demikian disampaikan analis politik Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira kepada RMOL, Kamis (21/5), seperti yang dikutip dari pojoksatu.id. “Bisa kita nilai sebagai sesuatu yang membuktikan bahwa pemerintah ini tidak memiliki sebuah komunikasi politik yang bagus, yang menenangkan,” ulasnya.

Menurutnya, kondisi ini dipicu karena setiap pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi atau jajaran di kabinetnya, selalu menimbulkan multitafsir.

Menurutnya, selalu ada sayap di dalam pernyataan. Ruang intepretasi penafsiran yang multitafsir terbuka lebar di balik pernyataan pemerintah. Ia memisalkan pada pernyataan Presiden Jokowi ‘berdamai dengan wabah corona’ yang tak pernah diketahui maksudnya oleh publik.

“Warga negara Indonesia yang mendengar itu otomatis pemikirannya atau jalan logikanya adalah kita harus merangkul corona dan kita harus memandang corona sebagai bagian dari hidup kita,” papar Geradi.

Hal tersebut merupakan tanda kelemahan komunikasi Presiden Jokowi yang kerap kali berubah-ubah.

Berapa kali presiden dan jajarannya menteri-menterinya menyatakan A di hari tertentu, kemudian di lain hari dibantah atau diluruskan kolega sendiri.

Dengan demikian, kata Geradi, akibat dari itu semua akan menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi.

“Ini berulang kali terjadi sehingga yang terjadi adalah distrust dan ini buruk sekali menurut saya,” tegasnya.

“Distrust ini kalau sudah terjadi, atau ketidakpercayaan ini buruk sekali terhadap pemerintah,” pungkas Geradi. (rmol/pojoksatu)

Sumber: