Universitas Harkat Negeri Gelar Diskusi Publik di Brebes

BREBES, radartegal.com  - Universitas Harkat Negeri menggelar diskusi dan kajian publik dengan pembahasan upaya mewujudkan tata kelola negara yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kegiatan berlangsung di Pendopo Padepokan Kalisoga, Kampus 3 Universitas Harkat Negeri pada Rabu sore, 11 Maret 2026. 

Diskusi dan kajian publik diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari pegiat sosial kemasyarakatan, akademisi, aktivis pendidikan, hingga perwakilan organisasi masyarakat. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas bagaimana negara seharusnya dikelola agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas. 

Azmi Asmuni Majid, moderator diskusi yang juga seorang pegiat sosial kemasyarakatan, dalam pengantarnya menekankan pentingnya ruang diskusi publik sebagai sarana bertukar gagasan sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu kebijakan dan tata kelola pemerintahan. 

Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said menuturkan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen kampus dalam mendorong tradisi intelektual yang terbuka dan kritis.

BACA JUGA: Raih Akreditasi B, Universitas Harkat Negeri Gelar BIMTEK BAN-PT Satu Langkah Menuju Unggul

BACA JUGA: Hadirkan Pakar dari Harvard, Universitas Harkat Negeri dan CISDI Bahas Penguatan Nakes Profesional

“Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan ruang dialog yang mampu mempertemukan gagasan akademik dengan realitas sosial di masyarakat,” tutur Sudirman.

“Diskusi seperti ini penting agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, sekaligus memperkaya perspektif mengenai bagaimana negara seharusnya dikelola secara adil, transparan, dan akuntabel,” tambah Sudirman.

Forum tersebut menghadirkan narasumber utama Budiman Tanuredjo, seorang wartawan senior yang pernah menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Harian Kompas. 

Budiman menyoroti peran strategis kalangan intelektual, akademisi, serta masyarakat sipil dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, masyarakat dituntut memiliki literasi yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. 

BACA JUGA: Kolaborasi Global Dimulai: SUSTAINABILITAS Universitas Harkat Negeri Diresmikan Bersama Tokoh PBB

BACA JUGA: 426 Mahasiswa Baru Penerima Beasiswa Harkat Negeri dan Nusantara Ikuti PKKMB

Ia menilai penguatan literasi publik menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan demokrasi.

“Peran media, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan ruang publik tetap sehat. Informasi harus dikelola secara bertanggung jawab agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat,” jelas Budiman. 

Sumber: