Minta Kejelasan TPP, Perwakilan Nakes Geruduk DPRD Brebes

BREBES, radartegal.com- Perwakilan perhimpunan karyawan puskesmas Kabupaten BREBES, Selasa 19 Agustus 2025 sore menggeruduk Kantor DPRD BREBES. Kedatangan mereka tidak lain untuk meminta kejelasan terkait tuntutan tambahan penghasilan (TPP).

Kedatangan mereka disambut oleh Ketua Komisi IV Fery Anggrianto beserta anggota komisi, yakni Moh Nizwar Alfisyahrin, Abdullah Syafaat, Ahmad Ghufron, dan Nafisatul Khoeriyah. Perwakilan perhimpunan karyawan puskesmas ditemui di ruang rapat lantai I DPRD Brebes.

Ketua Perhimpunan Karyawan Puskesmas Kabupaten Brebes dr. Suhartono mengatakan saat ini kesejahteraan mereka masih jauh tertinggal dibandingkan ASN di SKPD/OPD lain. 

Dia menyebutkan, berdasarkan survei terhadap PNS di 38 Puskesmas, ditemukan bahwa tingkat kesejahteraan ASN Puskesmas lebih rendah sekitar 40 persen hingga 70 persen dibandingkan pegawai di dinas lain yang menerima TPP penuh sesuai kelas jabatan.

BACA JUGA: TPP Tak Kunjung Cair, Ratusan Nakes di Brebes Geruduk KPT

BACA JUGA: Ikut Seminar Nasional, 2500 Nakes Belajar Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Tegal

"Kami meminta agar diberikan TPP penuh 100 persen sesuai kelas jabatan tanpa menerima jasa pelayanan (Jaspel) Puskesmas," jelasnya.

Lebih lanjut dia juga menerangkan ketentuan Pasal 190 UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinilai tidak relevan dijadikan alasan untuk menghapus TPP.

--

“Asas legalitas tidak membenarkan adanya tafsir analogi. Menyamakan ASN pemungut pajak dengan ASN Puskesmas adalah keliru secara hukum,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Brebes Fery Anggrianto akan menampung aspirasi dari mereka. Pihaknya mendalami dasar hukum yang menjadi perdebatan, terutama terkait dugaan adanya “double anggaran” yang sebelumnya dijadikan alasan tidak diberikannya TPP.

BACA JUGA: Nakes di Brebes Diberi Pemahaman Bahaya Kanker Serviks

BACA JUGA: Jumlah Pasien dan Bangsal Meningkat, RSUD Brebes Rekrut 100 Nakes

"Ya kita tampung aspirasi dari teman-teman PNS Puskesmas. Tentu saja komisi IV memantau setiap perkembangan kedepanya. Dan juga diharapkan pemkab dapat memberikan solusi yang tidak merugikan ASN Puskesmas,” ujarnya.

Sumber: