Protes Warga Berhasil, DPRD Tegal Setop Proyek Galangan Kapal di Kramat

Selasa 17-11-2026,09:30 WIB
Reporter : Adi Mulyadi
Editor : Adi Mulyadi

“Harapan kami perusahaan tidak jadi membangun dock kapal. Kalau untuk kegiatan yang berkaitan dengan perikanan, silakan. Karena sebelumnya memang lahan tersebut merupakan kawasan perikanan,” ujar Warjono.

DPRD Kabupaten Tegal Pastikan Proyek Galangan Kapal Dihentikan

Merespons aspirasi masyarakat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Rudi Indrayani memberikan kepastian hukum terkait status lahan tersebut. Berdasarkan peraturan tata ruang daerah yang berlaku, lokasi di Desa Kramat tidak diperuntukkan bagi kawasan industri maupun galangan kapal.

BACA JUGA:Migrasi PJU Tegal ke Sistem kWh Meter Hemat Anggaran Rp13 Miliar

BACA JUGA:Tiga Bangunan di Adiwerna Tegal Ludes Terbakar Dini Hari

Keterangan ini turut diperkuat oleh paparan perwakilan instansi teknis yang hadir dalam audiensi. Perwakilan tersebut berasal dari Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), DPUPR, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Wilayah itu merupakan kawasan perikanan budidaya dan perikanan. Perizinan memang sudah diajukan, tetapi secara regulasi belum bisa karena tata ruangnya memang bukan untuk peruntukan galangan kapal,” tegas Rudi.

Rudi menegaskan bahwa seluruh aktivitas pembangunan dock kapal di lokasi tersebut wajib dihentikan. Selama regulasi tata ruang belum mengalami perubahan, perusahaan dilarang keras melanjutkan pekerjaan konstruksi.

“Yang jelas proyek galangan kapal akan dihentikan. Sepanjang tata ruangnya belum berubah, otomatis harus tetap ditutup. Tidak boleh ada kegiatan pembangunan. Kalau untuk perikanan budidaya, diperbolehkan,” cetusnya.

BACA JUGA:Ungkap Misteri Penemuan Kerangka Bayi di Tegal, Polisi Turun Tangan

BACA JUGA:Dua Hari Berturut-turut, Tempat Pengolahan Batu Kapur di Margasari Tegal Kebakaran

Ancaman Abrasi Pesisir Pantura Jadi Pertimbangan Pemerintah

Selain persoalan tata ruang, Rudi menyoroti kerentanan ekosistem pesisir Kabupaten Tegal terhadap bencana abrasi. Pembangunan galangan kapal di garis pantai dikhawatirkan memperparah pengikisan daratan yang berujung pada rusaknya permukiman warga.

Ia mencontohkan kondisi di sejumlah wilayah Kecamatan Suradadi yang sudah terdampak parah akibat abrasi. Banyak lahan dan rumah penduduk di kawasan tersebut hilang tergerus gelombang laut.

Jika pembangunan di pesisir tidak dikendalikan secara ketat, abrasi berpotensi meluas hingga mengancam infrastruktur vital, termasuk jalur nasional Pantura.

“Sudah banyak rumah warga dan lahan yang hilang karena abrasi. Untuk itu, kita (pemerintah) membatasi adanya pembangunan dock kapal di Pantura Kabupaten Tegal,” terangnya.

BACA JUGA:Kebakaran Hebat di Adiwerna Tegal Hanguskan Gudang Kayu, Bengkel Mobil, dan Dua Kios Usaha

BACA JUGA:Pemkab Tegal Raih Peringkat Terbaik Kedua Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2026

Kategori :