Kepala Biro Kesra Taskin Setda Jateng, Syamsudin Isnaini, menerangkan bahwa program ini merupakan cerminan gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan. Skema tersebut mendukung prioritas pembangunan Jateng 2025–2029, khususnya program Desa Maju dan Berdaya.
Rincian Bantuan dan Intervensi di Desa Kendalrejo
Berbagai saluran pendanaan dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Kendalrejo. Melalui APBD Pemprov Jateng, anggaran Rp260 juta dialokasikan untuk membedah 13 unit RTLH, sedangkan Baznas merehabilitasi 5 unit rumah senilai Rp100 juta.
Selain perbaikan hunian, warga juga menerima manfaat berupa:
BACA JUGA: Pemprov Jateng Kumpulkan 609 Riset untuk Terobosan Pembangunan
BACA JUGA: Pemprov Jateng Tanggung Biaya Kos Mahasiswa NTT Terdampak Bencana
- Sambungan listrik murah untuk 13 rumah tangga (Rp19,5 juta).
- Pembangunan 11 unit jamban keluarga hasil kerja sama Baznas dan Perum Perhutani.
- Bantuan keuangan pemerintah desa senilai Rp120 juta untuk perbaikan infrastruktur jalan.
Guna memacu ekonomi lokal, disalurkan bantuan dua paket Kelompok Usaha Bersama (KUBE) senilai Rp40 juta, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp12,5 juta, serta modal usaha lima paket sebesar Rp15 juta. Bantuan pendukung lain mencakup mesin perontok padi dari BRI, sarana pendidikan, akses internet gratis, hingga bantuan pangan.
Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa
Kepala Desa Kendalrejo, Titik Iswati, menyampaikan bahwa warga mulai memanfaatkan bantuan modal untuk memproduksi aneka kuliner dan olahan makanan yang bernilai jual harian. Hal ini memberikan dorongan semangat baru, khususnya bagi kaum perempuan rentan.
"Warga yang tadinya berada di kondisi ekonomi terbatas kini bisa membuat kerajinan atau makanan untuk dijual harian berkat bantuan modal UMKM. Bantuan RTLH, jamban, dan listrik juga sangat dirasakan manfaatnya oleh warga kurang mampu," terang Titik.
BACA JUGA: Kolaborasi BOPPJ dan Pemprov Jateng Perkuat Pesisir Pantura Lewat Mangrove
BACA JUGA: Gaet Investor! Pemprov Jateng Kebut Kawasan Halal Jateng
Mengingat Kendalrejo masuk dalam peta daerah dengan kategori kemiskinan ekstrem di Pemalang, Titik berharap pendampingan ini menjadi fondasi bagi warganya untuk terus berkembang secara mandiri.
"Insyaallah program ini tidak berhenti pada bantuan provinsi saja, tetapi warga dapat melanjutkan usaha secara mandiri dengan kondisi yang jauh lebih baik," tutupnya.