SEMARANG, radartegal.com – Sejak 2019 hingga 2025, sudah ada 452 desa dampingan di 18 kabupaten prioritas yang telah dilakukan pendampingan. Meski begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) akan terus mengoptimalkan program satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu desa dampingan.
Itu, disampaikan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin saat rapat Evaluasi Desa Dampingan Tahun 2025 dan Koordinasi Rencana Desa Dampingan 2026. Kegiatan digelar di Gedung Merah Putih, kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu, 17 Desember 2025.
Menurut Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, program satu OPD satu desa dampingan telah berjalan selama lima tahun. Itu, menjadi bagian dari upaya menuju visi Indonesia Emas 2045.
"Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat, perlu terus dikolaborasikan. Agar program ini berjalan optimal," katanya.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Gandeng Pemerintah Inggris, Perkuat Infrastruktur Logistik
Taj Yasin menekankan, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya berfokus di wilayah perkotaan. Melainkan harus dimulai dari desa, karena merupakan penopang utama ketahanan pangan dan fondasi ekonomi daerah.
“Kalau ekonomi desa semakin baik, maka dampaknya juga akan baik bagi perkotaan,” kata Taj Yasin.
Taj Yasin yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jateng menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Karena selama ini menjadi penggerak program desa dampingan.
“Apresiasi kepada bapak ibu sekalian yang menjadi penggerak agar desa-desa itu mandiri dan sukses. Termasuk masyarakatnya, sehingga kemiskinan bisa kita turunkan secara masif,” ujar dia.
BACA JUGA: Kamar Dagang Dunia, Jajaki Kerja Sama dengan Pemprov Jateng Pasarkan Kopi dan Rempah
Menurutnya, tagline Ngopeni Nglakoni merupakan komitmen nyata Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk benar-benar hadir di tengah masyarakat. Setiap persoalan dan aduan warga, kata dia, harus direspons dan ditindaklanjuti secara konkret.
“Ngopeni Nglakoni ini bukan sekadar slogan. Kita harus benar-benar mengopeni masyarakatnya, dan apa yang menjadi aduan harus kita lakoni,” tegasnya.