SEMARANG, radartegal.com – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menghadiri rapat koordinasi Lintas Sektor Pengelolaan DTSEN Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 25 November 2025. Pada kesempatan itu, dirinya meminta agar penyusunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dipercepat.
Menurut Taj Yasin, itu dilakukan, supaya intervensi penanggulangan kemiskinan di Jateng tepat sasaran. Targetnya, Januari tahun 2026 ada komitmen untuk menyelesaikan.
“Lengkap dengan pemeringkatannya. Mulai dari desil 1 hingga desil 10,” katanya.
Sejauh ini, kata Taj Yasin, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng telah memperbarui 22.340.412 data kesejahteraan masyarakat dalam DTSEN. Data tunggal itu memiliki manfaat yang sangat signifikan.
BACA JUGA: DPRD Jateng Minta Ada Intervensi di Pertanian dan Perikanan, Dorong Pengentasan Kemiskinan
BACA JUGA: Pokir 2026 Ditetapkan, DPRD Jateng Soroti Kemiskinan yang Masih Tinggi
“Data tersebut bukan hanya sekedar angka. Akan tetapi menjadi pondasi dalam pengambilan kebijakan yang proporsional, benar, dan adil. Termasuk sebagai dasar untuk intervensi kemiskinan supaya tepat sasaran,” ujarnya.
Bahkan, ujarnya, monitoring program graduasi kemiskinan juga bisa dilakukan menggunakan DTSEN. Itu, seperti yang dilakukan di Wonosobo, Banyumas, Pemalang, Brebes, Grobogan, Magelang, Kendal, Kebumen, dan Wonogiri.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan, pemutakhiran data menjadi DTSEN merupakan amanat dari Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Data itu, nantinya akan terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS).
Melalui DTSEN, selanjutnya akan dilakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali. Sehingga, setiap program penyaluran bantuan sosial dilakukan berdasarkan data terbaru tersebut.
BACA JUGA: Kemiskinan Disinggung dalam Pidato Puan, Ketua DPRD Jateng Sumanto: Harus Buat Nol Persen
“Bisa jadi, orang yang sebelumnya dapat bantuan sosial menjadi tidak dapat. Dia sudah disebut inclusion error atau sudah naik kelas. Ada orang yang belum dapat, kemudian setelah pemutakhiran data tiga bulan bisa dapat. Jadi tergantung pemutakhiran datanya,” ucapnya.
Soal graduasi kemiskinan, Saifullah menambahkan, Kemensos menargetkan 300 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) lulus dari Program Keluarga Harapan (KPH) secara nasional pada 2026.
Untuk itu, kata dia butuh dukungan kebersamaan dalam mencapai target itu. Termasuk sinergi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.