Nana menyebutkan, beberapa upaya yang perlu ditingkatkan di antaranya menjaga stabilitas harga, pertumbuhan perekonomian yang positif, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin terutama miskin ekstrem.
"Ini harus dilakukan dengan tepat sasaran, jangan sampai salah sasaran. Kita juga harus rajin ikuti perkembangan dan turun ke lapangan, serta mengantisipasi perubahan-perubahan ekstrem yang berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Dadang Hardiwan mengatakan, yang mengalami penurunan bukan hanya persentase angka kemiskinan, tapi juga indeks kedalaman kemiskinan.
BACA JUGA: Peringkat Kemiskinan Kabupaten Tegal Jadi Terendah ke-8 di Jawa Tengah, Bupati: Tidak Mudah
BACA JUGA: Pj Bupati Serahkan DPA SKPD Tahun 2024, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Jadi Prioritas
"Ada fenomena sosial ekonomi yang mempengaruhi penurunan kemiskinan. Di antaranya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat, Perekonomian tumbuh Perekonomian triwulan I/2024 tumbuh sebesar 4,97 persen (y-on-y), dan Penurunan Inflasi Tahun ke Tahun Inflasi pada periode Maret 2024 terhadap Maret 2023 (3,40 persen)," katanya.
Penurunan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah ini, lanjut Dadang, juga dipengaruhi dengan intervensi kemiskinan ekstrem yang selama ini digalakkan oleh pemerintah.
Dadang menjelaskan, persentase kemiskinan sebesar 10,47 persen ini merupakan yang paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan sebelum covid persentasenya juga masih di atas 10,47 persen.
"Dari catatan kami memang 10,47 persen ini memang yang paling rendah," jelasnya. (*)