JAKARTA, radartegal.id – Empat penghargaan kategori Anugerah Adinata Syariah dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng). Penghargaan diterima langsung Sekretaris Daerah (Sekda) di Jakarta Senin, 20 Mei 2024.
Adapun 4 penghargaan itu yakni juara 2 kategori Keuangan Mikro Syariah dan juara 3 kategori Keuangan Sosial Syariah. Kemudian juara 3 kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren serta juara 5 kategori industri halal.
Usai menerima penghargaan, Sekda Provinsi Jateng Sumarno mengatakan potensi ekonomi syariah di Jawa Tengah sangat besar. Sebab, mayoritas penduduk di Jateng adalah muslim.
“Potensi zakat ini luar biasa, namun yang masuk ke Baznas baru sebagian kecil. Bahkan banyak yang langsung dikelola masjid, juga bagian dari ekonomi syariah,” tuturnya.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Tentukan Langkah Rehabilitasi Pasca Bencana Pekan Depan, Pj Gubernur Bilang Begini
BACA JUGA: Tingkatkan Pengawasan Ramp Check Angkutan Mudik Lebaran 2024, Pemprov Jateng Segera Lakukan Ini
Menurut Sumarno, besarnya potensi itu, harus digarap dengan baik. Apalagi, saat ini banyak negara di dunia yang sudah mengembangkan ekonomi syariah.
"Banyak sektor ekonomi syariah yang dikembangkan, mulai dari perbankan, kuliner, hingga pariwisata. Kita dengan teman-teman Bank Indonesia juga melakukan pengembangan ekonomi syariah, termasuk membantu teman-teman UMKM untuk mendapat sertifikasi halal,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin yang hadir langsung dalam acara tersebut memberikan arahan strategis. Utamanya, terkait pengembangan potensi ekonomi syariah kepada kepala daerah.
Pada kesempatan itu, Wapres meminta agar otonomi daerah dioptimalkan. Sebagai peluang untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sesuai kondisi daerah.
BACA JUGA: Nilai Integritas Pemprov Jateng 77,91, Pj Gubernur Nana Sudjana: Jauh Lebihi Nasional
Wapres juga meminta segenap pemimpin daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa, memperkuat dukungannya terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Regulasi dan kelembagaan yang diciptakan harus kondusif.
“Kami minta untuk bisa mendorong pengembangan industri halal, tarik investasi dengan promosikan potensi wilayah. Serta pastikan infrastruktur logistik dan distribusi memadai,” tandasnya.
Selain itu, imbuh Wapres, Pemerintah daerah wajib mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah. Bangun kolaborasi guna meningkatkan penelitian dan pengembangan di sektor-sektor unggulan ekonomi syariah. (*)