Hadirnya pendampingan desa anti korupsi dilatarbelakangi banyaknya terjadi kasus korupsi yang melibatkan perangkat ataupun kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Sehingga KPK melakukan pendampingan melalui Program Desa Anti Korupsi.
"Kami beri masukan terkait kelengkapan keterangan-keterangan yang ada di dalam dokumen yang akan dilaporkan ketika finalisasi data kepada KPK pada Agustus mendatang. Sehingga bisa dilengkapi sedari sekarang, bila masih terdapat data yang belum terekam," tambahnya. ***
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)