BREBES, RADARTEGAL.DISWAY.ID - Beberapa layanan dasar bagi warga miskin belum sepenuhnya terrealisasi. Hal ini terungkap saat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan monev ke Desa Pendampingan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim, Senin 5 Juni 2023 lalu.
Sekretaris BPKAD Brebes Drs. Diding Suandi, M.Si., mengatakan, masih ada beberapa layanan dasar bagi warga miskin yang belum sepenuhnya terealisasi. Salah satunya, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jaringan listrik, air bersih dan jambanisasi.
“Hasil konfirmasi dengan Dinas Perwaskim di peroleh penjelasan bahwa untuk RTLH dan jamban akan di alokasikan di Perubahan APBD 2023 di Dinas Perwaskim,” ujarnya.
BACA JUGA:Harga Ayam di Brebes Tembus Rp40 Ribu, Penjualan Turun Hampir 50 Persen
Sedang untuk pemenuhan kebutuhan listrik dan penyediaan air bersih, kata dia, dari cros cek data dengan di lapangan, ada yang sudah diintervensi. Baik itu listrik dan air bersih.
“Untuk pemenuhan kebutuhan listrik dari 11 warga yang membutuhkan belum satupun diintervensi oleh OPD teknis. Sedang untuk 2 warga miskin lainnya di luar data hasil verval. Sudah diintervensi oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Provinsi Jawa Tengah. Dari 16 sasaran warga miskin ekstrim yang menjadi dampingan Dinas ESDM Provinsi Jateng,” pungkasnya.
Tim melakukan monev ke Desa Padakaton, Kecamatan Ketanggungan. Monev tersebut sebagai pendampingan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim terhadap desa pendampingan.
Tim monev dipimpin langsung oleh Sekretaris BPKAD Brebes Drs. Diding Suandi, M.Si. Beserta tim lainnya Moh. Robbi Sularso dan Andrik Yonatan. ***