"Kalau kami melihat kondisinya seperti itu, ya langsung kami anggarkan saja. Jangan-jangan, memang mata anggaran untuk mengcover itu sudah ada. Tapi, kalau belum ini bisa menjadi masukan untuk mata anggaran baru, agar kami menyelesaikan program mereka," tegasnya.
Musrenbang Provinsi ini merupakan tahapan dari penyusunan RKPD 2024. Dari hasil Musrenbangwil di enam eks karesidenan se-Jateng, tercatat ada 514 usulan prioritas dari total 35 kabupaten kota.
Dari 514 usulan prioritas tersebut, usulan terbanyak adalah usulan Prasarana Jalan dan Jembatan sebanyak 239 usulan. Kemudian, usulan terbanyak kedua adalah usulan sarana prasarana kesehatan sebanyak 39 usulan.
Proses panjang ini, kata Ganjar, semata-mata untuk memastikan RKPD yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA:Penerimaan Zakat Baznas Jateng pada 2023 Bisa Tembus 100 Miliar
"Maka juga butuh endurance dari pemangku keputusan. Kenapa, maka kita tungguin, maka jangan ditinggal pergi. Harus ada yang menunggui sampai akhir. Artinya, ini sesuatu yang penting dilakukan. Sebab, kalau tidak nanti komplainnya di tengah," ujarnya.
Ganjar juga senang karena dalam penyusunan RKPD 2024, kelompok masyarakat sangat aktif memberikan masukan. Dengan demikian, program yang disusun dalam RKPD tidak fokus pada hal maskulin, misalnya persoalan infrastruktur.
"Ini yang penting untuk kami dengarkan dan mudah-mudahan setelah rangkuman dari enam titik, sekarang masuk ke provinsi. Segera kami buatkan program untuk kami deliver ke DPRD untuk kami bahas, sekalian kami ambil keputusan politik," tandasnya. *