Yaitu, membentuk grup whatsapp yang di dalamnya terdiri dari berbagai unsur untuk forum komunikasi. Kemudian melakukan sweeping yang melibatkan stakeholder seperti TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Dikbud serta Dinas Sosial.
Selanjutnya, Ketua DPRD juga akan menggelar workshop dengan menghadirkan kepala sekolah atau stakeholder terkait.
Workshop itu nantinya untuk menampung aspirasi yang harus ditindaklanjuti dengan aturan. Baik melalui Peraturan Kepala Dinas ataupun Peraturan Bupati Tegal.
Menurut Faiq, aturan itu nantinya yang dijadikan SOP di sekolah untuk meminimalisir kenakalan siswa.
BACA JUGA:Targetkan 20 Kursi di Pemilu 2024, Bacaleg PKB Kabupaten Tegal Diuji Kelayakan dan Kepatutan
“Poin keempat adalah anggaran. Nanti akan kita usulkan anggaran untuk kegiatan pencegahan aksi tawuran antar pelajar," tandasnya. *