Pihaknya berharap aparat keamanan untuk lebih intensif dalam patroli pelajar, baik pagi, siang maupun malam.
Padahal, di Kabupaten Tegal pendidikan moral di masyarakat sangat kental, seperti halnya pengajian, madrasah dan kegiatan keagamaan lainnya.
“Mungkin karena penggunaan media sosial yang kebablasan. Mereka terpengaruh sehingga melakukan hal-hal seperti itu,” ujar Dr Saefudin.
Menurut dia, audiensi dengan Komisi IV merupakan bagian dari upaya Dewan Pendidikan dalam mengatasi masalah tersebut.
BACA JUGA:Berhasil Gondol Rp13 Juta, Pelaku Skimming ATM di Pemalang Beraksi di 4 Titik
Pihaknya bersama Komisi IV, Dinas Pendidikan, dan stakeholder lainnya merumuskan kebijakan dalam mengatasi kekerasa pelajar.
Salah satunya membuat sertifikat sekolah anti kekerasan. Nantinya, tiap sekolah akan dilakukan peninjauan untuk mendapatkan sertifikat tersebut.
“Saat ini, memang sudah ada sekolah yang ramah anak. Tapi, jumlahnya sangat minim. Kami akan turun ke lapangan untuk memberikan pembinaan kepada kepsek, guru dan pelajar,” ujarnya.
Selain kekerasan pelajar, lanjut dia, Dewan Pendidikan juga menyampaikan rendahnya budaya literasi dan adanya kepemimpinan yang instruksional.
BACA JUGA:Ubah Pola Asuh Anak Jadi Salah Satu Cara Cegah Stunting di Kabupaten Tegal
Dia mengemukakan, budaya literasi masih di bawah 50 persen. Di tingkat SD dan SMP, tingkat literasi tahun 2021 ada beberapa yang mendapatkan rapor merah.
“Sedangkan kepemimpinan instruksional yakni kepala sekolah masih banyak yang belum menyusun program sekolah berdasarkan visi misi sekolah,” terangnya.
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, A Jafar mengakui jika kekerasan pelajar di Kabupaten Tegal memang cukup tinggi.
Hal itu karena mudahnya akses medsos yang membuat para pelajar terpengaruh dengan hal negatif.
BACA JUGA:Angka Stunting di Brebes Naik 29,1 Persen, TPK Digembleng Penanganan Komprehensif
“Literasi memang rendah hanya 1,77 untuk SD dan 1,8 untuk SMP dari indeks 4. Sedangkan kompetensi literasi minimal 1,8,” ujarnya.