Salah satu bentuk optimalisasi yaitu dengan membekali nakes di tingkat kabupaten dan kecamatan untuk mendampingi desa-desa, terutama dalam melakukan dialog dan tanya jawab. Selain itu, nakes juga perlu diberikan edukasi kesehatan secara terus menerus ke masyarakat.
Pelatihan praktis bagi nakes tersebut juga meliputi kecakapan dalam berbahasa isyarat. Selain itu, materi-materi komunikasi risiko yang disediakan oleh pemerintah Jawa Tengah dapat diperluas dengan materi khusus bagi penyandang diasabilitas dan perempuan.
"Berdasarkan penelitian kami, disabilitas dan perempuan merupakan kelompok yang sangat terdampak karena tanggung jawab kesehatan keluarga masih banyak membebani perempuan," ujar Prudence.
Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan salah satu tujuan kunci dari program kerja sama pemerintah Indonesia dan Australia melalui AIHSP adalah meningkatkan ketahanan kesehatan di Indonesia.
Sehingga baik lelaki, perempuan, dan komunitas dapat terlindungi dari penyakit infeksi. Selain itu, kerja sama Indonesia dengan AIHSP dapat berkontribusi untuk ketahanan kesehatan nasional, regional dan global serta menjamin perkembangan ketahanan ekonomi dan pangan di Indonesia.
Sebab, penguatan kapasitas dan jejaring dalam menghadapi pandemi membutuhkan koordinasi yang berkesinambungan baik dalam komunikasi dan koordinasi mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota sampai masyarakat.
Arus informasi yang terpercaya perlu menjadi bagian dalam perubahan perilaku masyarakat. Dalam hal pandemi COVID-19 informasi yang baik dan benar diperlukan dalam mendukung kegiatan vaksinasi agar cakupan vaksinasi bisa merata di kota/daerah, warga berisiko tinggi, lansia, disabilitas dan serta masyarakat pada umumnya.
"Hal lain yang menjadi perhatian yaitu penerimaan dan dukungan dalam identifikasi kasus dan konsistensi dalam melakukan perilaku pencegahan dan pengendalian," kata Maxi.
Menurutnya, kegiatan tersebut memerlukan penguatan komunikasi dengan memberikan informasi secara tepat, terperinci, adaptif dan kontekstual dengan latar belakang psikodemografi masyarakat.
Para kader kesehatan yang merupakan bagian dari lingkungan diharapkan menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan pendekatan sosial kultural setempat.
Adapun, peran pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sangat penting menjalin koordinasi lintas sektor dengan harapan informasi tersampaikan sesuai maksud dan tujuan serta target sasaran.
Proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci untuk mengurangi risiko dampak pandemi COVID-19. Komunikasi risiko merupakan proses berkelanjutan sejak pra-krisis sampai pasca krisis yang terus perlu dilakukan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan di masyarakat.
"Proses adaptasi dan penterjemahan komunikasi risiko menjadi nyata untuk dapat dilaksanakan sampai tingkatan masyarakat termasuk kelompok rentan, disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus," tegasnya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen berpandangan, dalam dunia digital seperti saat ini komunikasi lebih dibutuhkan dan perlu dimasifkan lagi. Karena di era digital saat ini, masyarakat bisa membaca suatu perkara atau isu di mana pun berada.
Akan tetapi, masyarakat terkadang hanya melihat suatu isu dari internet, sementara tidak mengetahui kejadian sebenarnya di lokasi. Hal itu membuat berita yang ditangkap oleh beberapa orang yang berbeda kawasan atau daerah, disalahartikan karena mereka memiliki perbedaan pemahaman.
"Maka, perlu adanya komunikasi dalam hal apapun termasuk permasalahan yang akhir-akhir kita hadapi, yakni COVID-19. Bukan hanya di Jawa Tengah, tetapi COVID-19 ini menjadi permasalahan di seluruh dunia," kata Taj Yasin.