Sekadar diketahui Zulhas selama ini dikenal sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), sedangkan Hadi sebelumnya menjabat Panglima TNI.
Acara pelantikan dua menteri dan tiga wamen itu disiarkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi kemudian memimpin pembacaan sumpah jabatan menteri dan wamen sisa jabatan periode 2019-2024.
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian petikan sumpah yang dibacakan Jokowi dan diikuti oleh pejabat yang dilantik.
Terpisah, anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai reshuffle kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Jokowi tidak lain hanya untuk mengakomodir kebutuhan politik dan kepentingan orang nomor satu di Indonesia itu.
Karenanya, Partai Demokrat meminta masyarakat untuk mengawasi Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag).
Pria yang akrab disapa Zulhas itu telah resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Muhammad Luthfi.
Hal itu disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, dalam keterangannya, Rabu (15/6).
“Publik mesti melakukan kontrol yang lebih kritis, mengingat Pak Zulkifli Hasan sebelumnya pernah mewacanakan ini,” ujarnya.
Karena itu, Kamhar tidak yakin bahwa reshuffle kali ini untuk mengubah kebijakan pemerintah ke arah yang lebih baik.
Diketahui, Presiden Jokowi melantik Menteri dan Wakil Menteri untuk Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2022-2024.
Mereka yang dilantik sebagai menteri dalam reshuffle kedua Kabinet Indonesia Maju yakni Zulkifli Hasan.
Zulhas sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi.
Kemudian, Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Adapun, ketiga nama Wamen yang dilantik yakni John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.
Selanjutnya, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).