Komisi I DPRD, akan berupaya untuk mengembalikan ruh kelurahan dan kecamatan sebagai etalase penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tegal.
Sehingga kebijakan yang dibuat sudah sesuai dengan harapan masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal Edy Suripno usai memimpin rapat koordinasi Rabu (30/3) siang mengatakan, kegiatan digelar untuk mengevaluasi pelaksanan kegiatan 2021 terutama di kelurahan dan kecamatan.
Ternyata, pada 2021 lalu, di kelurahan tidak memiliki pembangunan di wilayahnya masing-masing.
"Anggarannya ada di dinas sehingga banyak dikeluhkan masyarakat. Karena, biasanya ada anggaran berkisar antara Rp300-400 juta sekarang tidak ada," katanya.
Menurut Edy, memang ada alokasi anggaran yang cukup besar. Namun, itu untuk operasional RT dan RW yang tadinya di tapem (tata pemerintahan) sekarang di kelurahan.
"Sehingga, kesannya anggaran besar tetapi semua untuk RT dan RW," jelasnya.
Pria yang akrab disapa Uyip itu mengatakan, kelurahan dan kecamatan merupakan etalase yang paling dasar. Jadi penyelenggaraan pemerintahan akan dilihat bagaimana ketersediaan anggaran dan tata kelola pemerintahan di sana.
"Karenanya, tadi kita koordinasikan agar pembangunan di kelurahan dan kecamatan pelaksanaannya bisa lebih baik lagi. Serta penataan anggaran di sana juga berjalan," tandasnya.
Uyip menegaskan, saat ini Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) masih dalam pembahasan. Sehingga, hasilnya apa baru akan diketahui setelah selesai.
Selain persoalan itu, kata Uyip, juga terkait sarana dan prasarana seperti makam dan olahraga. Oleh karenanya, Komisi I bersama pemerintah kota akan berupaya untuk mengembalikan ruh agar etalase pemerintahan itu, dibangun dengan baik.
"Sehingga kebijakan yang dilakukan sudah mencerminkan apa yang diharapkan masyarakat," pungkasnya. (muj/ima)